Lintaskepri.com, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Bulan Panutan PBB-P2 Tingkat Kota Batam Tahun 2025 yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (17/4/2025).
Menurut Amsakar, pajak daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam membayar PBB sangat menentukan kemajuan Kota Batam.
“Pajak memiliki arti strategis dalam mendukung pembangunan. Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak adalah fondasi keberhasilan pembangunan Batam ke depan,” ujar Amsakar.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula data terbaru realisasi penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang menunjukkan tren peningkatan signifikan.
Tahun 2025, jumlah SPPT yang diterbitkan mencapai 323.830, meningkat tajam dibanding tahun 2022 yang hanya sebanyak 163.169 SPPT.
Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp270 miliar tahun ini, dengan nilai ketetapan saat ini mencapai Rp249,18 miliar.
Hingga akhir triwulan pertama, penerimaan pajak telah mendekati Rp100 miliar, yang menunjukkan progres positif menuju target.
“Jika tren ini berlanjut, insyaallah target Rp270 miliar akan kita lampaui,” ungkap Amsakar optimistis.
Pemko Batam juga menyediakan berbagai insentif bagi wajib pajak yang membayar lebih awal.
Di triwulan pertama diberikan diskon 10 persen, dan diskon 5 persen untuk pembayaran di triwulan kedua.
Selain itu, sistem pembayaran pun semakin dimudahkan melalui berbagai metode, termasuk QRIS dan pembayaran non-tunai lainnya.
Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Batam, khususnya Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Bapenda dan seluruh perangkat daerah atas kerja keras mereka dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.
“Kemandirian fiskal Batam terus membaik. Ini bukti bahwa kita mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan bertanggung jawab,” tegas Amsakar.(*)
