Lintaskepri.com, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan perlunya rencana aksi konkret untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor labuh jangkar di wilayah perairan Kepri.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi, Konsolidasi, dan Operasional Areal Labuh Jangkar di Ruang Rapat Marketing Center BP Batam, Kamis (24/7/2025).
Dalam forum tersebut, Wagub Nyanyang menyampaikan bahwa Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama, yaitu di Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Terminal Sekupang.
“Sebagian titik sudah dikelola Kementerian Perhubungan, sebagian lainnya oleh Pemerintah Provinsi melalui BUMD. Semua titik ini memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan daerah dan negara, sehingga perlu dikelola secara maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Menurutnya, kolaborasi antara BP Batam, BUP PT Pelabuhan Kepri, dan instansi dalam unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Authority) perlu diperkuat.
“Melalui rakor ini, kita ingin menyepakati langkah-langkah operasional bersama. Ini termasuk penunjukan PIC dari masing-masing instansi, pendampingan hukum dari Kejaksaan, serta penyusunan SOP yang jelas dalam pengelolaan titik labuh jangkar,” tegas Nyanyang.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, menambahkan bahwa upaya optimalisasi sektor labuh jangkar perlu berjalan seiring dengan pengembangan sektor maritim lainnya.
Ia menyoroti potensi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Marsetio juga mendorong percepatan agenda strategis nasional di Kepri, seperti pengembangan Rempang Eco City, wisata maritim, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak, serta eksplorasi dan eksploitasi migas di Natuna.
“Pengelolaan wilayah laut harus menjadi penggerak utama ekonomi Kepri. Akselerasi lintas sektor menjadi kunci,” ujarnya.(*)
