Lintaskepri.com, Jakarta – Pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025-2026.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting, mulai dari lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini telah teridentifikasi 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“Saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap untuk menggelar program ini, dan jumlahnya masih bisa bertambah. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kesiapan daerah,” ujarnya usai rapat.
Presiden Prabowo menekankan agar program ini terus disempurnakan dan dapat menjangkau lebih banyak daerah.
“Presiden meminta agar rencana ini terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan diperluas cakupannya agar lebih banyak daerah bisa berpartisipasi sejak awal,” jelas Gus Ipul.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sasaran utama adalah kelompok masyarakat Desil 1 dan Desil 2, yakni mereka yang berada dalam kategori ekonomi paling rentan.
“Dari 53 lokasi yang telah ditetapkan, sebagian besar berada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan minim akses pendidikan. Pendataan ini sudah selaras dengan data resmi yang dimiliki BPS,” ungkap Amalia.
Selain kurikulum, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Gus Ipul menjelaskan bahwa lokasi-lokasi yang dipilih harus memiliki fasilitas memadai, termasuk asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga.
“Sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan. Bangunannya harus mencukupi untuk kegiatan belajar mengajar, asrama bagi siswa, tempat ibadah, serta fasilitas penunjang lainnya,” terangnya.
Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua.
Selain itu, dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan dukungan terhadap program ini.
Pemerintah juga terus mengkaji kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam implementasi program ini.
“Kami diminta untuk terus melakukan konsolidasi semaksimal mungkin. Program ini adalah bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin serta mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gus Ipul.
Saat ini, tim lintas kementerian tengah membahas aspek teknis terkait kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, pengawasan, dan tata kelola. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah dijadwalkan mengumumkan skema detail terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran.
“Dalam satu hingga dua minggu ke depan, kami berharap sudah ada gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program ini,” pungkas Gus Ipul.(*)
