Pemda Natuna Sambut Baik Rencana Pengeboran 2 Sumur Migas di Blok Tuna

Suasana audiensi antara Pemkab Natuna dengan SKK Migas – KKKS Sumbagut.

Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kedatangan tamu dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Kamis (03/06/2021) siang.

Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, memimpin jalannya audiensi dan sosialisasi dari SKK Migas – KKKS wilayah kerja Sumbagut tersebut.

Dalam sambutannya, Wabup Natuna Rodhial Huda, mengaku sangat menyambut baik rencana pengeboran Blok Tuna, yakni pada sumur Singa Laut-2 dan Kuda Laut-2.

Demikian Rodhial menaruh harapan jika pengeboran ini berhasil, akan membawa efek positif untuk pembangunan Natuna kedepan, khususnya mendorong investasi yang lebih besar dan menambah porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi daerah penghasil.

“Kita akan melihat apa saja peluang untuk Natuna dalam kegiatan ini,” ujar Rodhial Huda.

Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, saat memberikan kata sambutan.

Sementara itu, diterangkan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, audiensi dengan Pemkab Natuna selain untuk bersilaturahmi, juga memberi update kegiatan hulu migas di Natuna. Terutama pengeboran yang akan dilakukan Premier Oil di pertengahan bulan Juni 2021 ini, pada sumur Singa Laut-2 dan Kuda Laut-1.

“Secara geografis sumur ini ada di wilayah Pulau Laut Natuna, ada di tapal batas negara kita, jadi hal ini sekaligus menjaga kedaulatan negara, kalau eksplorasi berhasil akan ada produksi untuk menjadi milik Indonesia,” sebut Rikky.

Rikky menambahkan, jika berhasil menemukan cadangan baru, maka akan memperbesar cadangan Migas dimasa mendatang.

Meski demikian dikatakannya, untuk keberhasilan proses pengeboran tersebut, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Lebih gamblang Rikky menyebutkan, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah, seperti meminimalisir kendala-kendala perizinan, meminimalisir kendala operasional di lapangan, serta meminimalisir kendala non teknis yang bisa menghambat pencarian dan produksi Migas.

”Kami mohon dukungan seluruh FKPD, karena di lepas pantai akan ada potensi gangguan dalam pengeboran. Kami harap jika berhasil pengeboran ini akan memberi multiflier effect bagi daerah dari segi pembangunan Natuna dan DBH,” jelas Rikky.

Audiensi tersebut juga turut di hadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna, Pj. Sekda Natuna, FKPD, OPD, LSM dan OKP yang ada di Natuna.

Mendukung ucapan Rikky, Wabup Natuna Rodhial Huda, mengatakan pengeboran di perbatasan akan memperkuat kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rodhial Huda yang juga merupakan pakar maritim ini menyebutkan, pengeboran lepas pantai di perbatasan merupakan soft diplomacy maritime.

“Kami akan membantu memberikan kemudahan-kemudahan perizinan. Saya juga mengajak semuanya untuk membantu untuk kelancaran kegiatan ini,” tutur Rodhial Huda.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, Pimpinan FKPD, OPD Kabupaten Natuna, serta tokoh masyarakat dan pemuda.

Dalam kesempatan itu, Jarmin Sidik meminta agar kedepan perusahaan Industri Hulu Migas dapat memberikan kesempatan bagi putra Daerah Natuna, agar dapat bekerja di perusahaan pengeboran Migas. Hal ini sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di daerah berjuluk Mutiara Diujung Utara Indonesia tersebut.

“Kami sangat menginginkan adanya putra daerah kami, untuk dapat bekerja di perusahaan Migas. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton saja, namun juga harus ada manfaatnya bagi putra daerah kami. Kami mohon ada jalur khusus bagi putra daerah Natuna untuk bisa bekerja disana (perusahaan Migas, red),” tegas Jarmin. (Erwin)