Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah memulai langkah baru dalam pengelolaan sumber daya alam dengan meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau.
Program ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan menjadi proyek percontohan nasional pertama.
Peluncuran program berlangsung di Tanjung Moco, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/7), sekaligus konferensi pers yang dihadiri sejumlah pejabat pusat.
Hadir di antaranya Wakil Menko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Plt Wakil Jaksa Agung Prof. Asep Nana Mulyana, serta Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad.
Berdasarkan data identifikasi, terdapat sekitar 2 juta metrik ton sisa bijih bauksit yang tersimpan di sejumlah titik di Bintan dan Tanjungpinang.
Nilainya diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun sebagai potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Material ini merupakan sisa dari kebijakan larangan ekspor mineral mentah sejak 2014 serta hasil penegakan hukum terkait pertambangan di wilayah Kepri.
Wamenko Polhukam menyampaikan bahwa pendekatan lintas sektor yang digunakan dalam program ini menjadi kunci keberhasilan.
Ia mendorong agar pola kerja yang sama bisa diterapkan di wilayah lain yang juga memiliki potensi serupa.
“Ini adalah model kerja yang terbukti efektif. Saya minta pendekatan ini direplikasi untuk mempercepat penyelesaian potensi penerimaan negara,” kata Lodewijk.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam diperkuat lewat PP Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan hasil ekspor disimpan dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Plt Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana, menambahkan bahwa keberhasilan program ini tak lepas dari kolaborasi banyak pihak, termasuk aparat hukum, kementerian/lembaga, serta tokoh masyarakat.
“Banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Keberhasilan di Kepri bisa menjadi contoh nasional,” ujarnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik program ini dan berharap sebagian devisa yang dihasilkan bisa kembali ke daerah.
“Wilayah kepulauan seperti Kepri memiliki tantangan tersendiri. Kami berharap kontribusi daerah terhadap negara juga dibarengi dukungan fiskal untuk memperkuat pembangunan lokal,” kata Ansar.(*)
