Lintaskepri.com, Batam – Sebanyak 414 nelayan di Pulau Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, menerima bantuan alat tangkap dan sarana budidaya perikanan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (30/7/2025).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bersama Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan.
Bantuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
Untuk nelayan perikanan tangkap, bantuan yang diberikan antara lain berupa 1.000 unit bubu ketam untuk 25 orang nelayan, 1.600 kilogram jaring PE bagi 32 orang nelayan, 200 gulung kawat bubu untuk 100 nelayan, 35 unit sampan fiber bermesin kentinting, 5 unit boat pancung berbahan fiber bermesin 40 PK untuk 15 nelayan serta 14 unit boat pancung kayu dengan mesin 15 PK untuk 14 nelayan.
Dengan bantuan ini, nelayan diharapkan dapat menjangkau lokasi tangkapan yang lebih luas dan meningkatkan hasil produksi secara efisien.
Selain alat tangkap, sebanyak 183 nelayan di Pulau Kasu juga telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah ini menjadi bentuk perlindungan bagi nelayan dari risiko kecelakaan kerja atau musibah saat melaut.
Untuk sektor budidaya, bantuan disalurkan kepada 20 pembudidaya ikan, yang terdiri dari 9.400 ekor bibit ikan kerapu cantang dan 206 kilogram pakan dan 221.313 ekor benur udang vanname serta 2.600 kilogram pakan,
Bantuan ini diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir agar tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut.
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pulau.
Ia menegaskan bahwa sektor perikanan tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah pesisir.
“Nelayan adalah penjaga laut kita. Kehadiran kami di sini merupakan komitmen nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, juga menambahkan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merespon kebutuhan masyarakat pulau-pulau terluar.
“Kami ingin memastikan bahwa aspirasi dari pulau-pulau juga menjadi bagian dari kebijakan daerah,” tuturnya.(*)
