Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Inkindo Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Gubernur, letak geografis Kepri yang strategis di jalur pelayaran internasional dan berbagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam, Bintan, dan Karimun, menjadikan provinsi ini magnet bagi investor dan pencari kerja.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Ini menarik banyak investor sekaligus pencari kerja dari berbagai provinsi,” jelas Ansar.
Meski demikian, masuknya tenaga kerja dari luar daerah tidak selalu membawa dampak positif.
Banyak pencari kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga berpengaruh terhadap angka TPT.
“Kita perlu aturan yang jelas terkait arus masuk pencari kerja, bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka siap bersaing di dunia kerja,” tegas Gubernur.
Data TPT Kepri dan Penempatan Tenaga Kerja
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kepri mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 7,61 persen pada Februari 2023 menjadi 6,89 persen pada Februari 2025.
Jumlah pengangguran turun dari 84,23 ribu orang menjadi 75,21 ribu orang. Penurunan juga tercatat di tujuh kabupaten/kota, termasuk Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan.
Dalam rentang 2021-2024, Pemprov Kepri berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja di seluruh kabupaten dan kota.
Penempatan ini tersebar di berbagai perusahaan, termasuk di sektor industri besar dan manufaktur di 23 kawasan industri.
Rinciannya adalah Kota Batam: 41.916 tenaga kerja, Kabupaten Bintan: 24.603 tenaga kerja, Kabupaten Karimun: 1.485 tenaga kerja, Kota Tanjungpinang: 676 tenaga kerja, Kabupaten Lingga: 2.478 tenaga kerja, Kabupaten Kepulauan Anambas: 20 tenaga kerja serta Kabupaten Natuna: 4 tenaga kerja
Keberhasilan menurunkan pengangguran juga didukung upaya Pemprov meningkatkan kualitas SDM, salah satunya melalui pelatihan bagi lebih dari 2.000 milenial agar menjadi tenaga kerja profesional.
Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT BLKPP di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun, bertujuan meningkatkan kemampuan dan produktivitas putra daerah.
Program lain, Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri, juga membantu memenuhi kebutuhan industri, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pengalaman praktis bagi pencari kerja.
Penurunan pengangguran berdampak positif terhadap jumlah penduduk miskin, yang menurun menjadi 117,28 ribu orang pada Maret 2025, atau 4,44 persen dari total penduduk.
Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan terendah di Sumatera dan urutan keempat nasional.
Sementara itu, gini rasio Kepri meningkat dari 0,357 pada 2023 menjadi 0,382 pada 2025. Kenaikan ini disebabkan pendapatan masyarakat menengah meningkat lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.
Gini rasio sendiri merupakan indikator distribusi pendapatan dalam suatu populasi dan ukuran ketimpangan ekonomi.(*)
