Lintaskepri.com, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Japan Indonesia Local Administration Seminar 2025 yang digelar di Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Acara ini merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri RI dengan Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) Jepang, sebagai langkah memperkuat hubungan bilateral sekaligus berbagi pengalaman tata kelola pemerintahan daerah.
Seminar mengusung tema “Strengthening Local Finance and Regional-Owned Enterprise for Economic Growth in the Regions” dengan fokus pada strategi pembiayaan daerah dan pengelolaan BUMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Amsakar memaparkan materi berjudul “Strategi untuk Mendukung Pembangunan Daerah”.
Ia menggambarkan kondisi Batam yang memiliki luas 1.034,732 km² dengan 454 pulau, serta posisi strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Status ini menjadikan Batam salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Amsakar menuturkan, ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,69 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Kepulauan Riau (5,02 persen) dan nasional (5,03 persen).
“Pertumbuhan ekonomi ini menandakan pembangunan Batam berada di jalur yang tepat. Pemerintah akan terus menjaga iklim investasi sekaligus memastikan hasil pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Selain ekonomi, sektor pariwisata juga memberi kontribusi besar. Sepanjang 2024, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.326.831 orang, menjadikan Batam sebagai salah satu pintu utama wisata Indonesia.
Dari sisi pendapatan daerah, Amsakar menyebut empat sektor utama penyumbang PAD Batam, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak reklame.
“Capaian ini menjadi modal penting bagi Batam untuk melangkah lebih jauh. Kami optimistis Batam bisa menjadi pusat investasi dan pariwisata unggulan di Asia Tenggara,” tambahnya.
Seminar ini juga menghadirkan pakar dan praktisi dari Indonesia dan Jepang. Mereka berbagi pengalaman tentang penguatan keuangan lokal, pengelolaan BUMD, hingga penerapan result-based governance.
Lewat forum ini, diharapkan muncul gagasan baru untuk mendukung transformasi pembangunan daerah dengan tata kelola yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.(*)
