Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.
Gubernur Ansar Ahmad menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyusun program promosi kesehatan yang komprehensif dan dapat dilaksanakan mulai tahun 2025 mendatang.
“Pencegahan lebih baik daripada mengobati,” tegas Gubernur Ansar.
“Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, kita dapat mengurangi beban rumah sakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kepri,” tambahnya.
Program promosi kesehatan ini akan fokus pada beberapa aspek penting, antara lain p eningkatan kesadaran akan penyakit tidak menular seperti Penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung menjadi perhatian utama.
Pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi mengenai faktor risiko dan cara mencegah penyakit-penyakit tersebut.
Melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, pemerintah akan mendorong konsumsi makanan sehat dan bergizi.
Selain itu, akan dilakukan edukasi mengenai pentingnya mencuci tangan dengan benar untuk mencegah penyakit menular.
Gubernur Ansar menekankan pentingnya olahraga bagi kesehatan. Program senam pagi dan kegiatan fisik lainnya akan digalakkan di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
“Pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, dalam pelaksanaan program promosi kesehatan ini,” ujar Ansar.
Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
“Puskesmas harus menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Meskipun program promosi kesehatan ini memiliki potensi besar, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti mengubah perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten.
Selanjutnya, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi kesehatan. Pelaksanaan program promosi kesehatan membutuhkan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai.(*)
Editor: Brm
