-Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-52
Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Riau, membakar barang bukti (BB) sitaan dari hasil razia, di sejumlah Lapas dan Rutan beberapa waktu lalu, dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-52, di halaman Kantor Kanwil Kemenkumham, Jalan Senggarang, Rabu (27/4).
Sebagaimana disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri, Ohan Suryana mengatakan, barang tangkapan tersebut merupakan hasil razia bersama Polda Kepri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri sepekan lalu.
“Barang yang dimusnahkan merupakan hasil razia kita bersama BNN, dan Polda Kepri, Polres Tanjungpinang, Polres Bintan beberapa waktu lalu, dengan temuan puluhan Handphone, dan benda tajam lainya, dan sudah kita bakar,” kata Ohan usai memimpin upacara peringatan hari Bhakti Pemasyarakatan, di loby Kanwil Kemenkumham Kepri.
Dengan masih ditemukannya barang-barang tersebut didalam Lapas dan Rutan, yang ada dibawah naungan Kanwil Kemenkumham, Ohan menyatakan, itu semua menurutnya berangkat dari kekurangan personil, hingga akhirnya dia bersama anggotanya berjanji akan bekerja semaksimal mungkin kedepannya.
“Kita (Kemenkumham Kepri,red) sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja, dengan keterbatasan personil tentunya kita harus lebih giat lagi kedepannya,” tuturnya.
Tidak Hanya membakar alat bukti hasil tangkapan saat razia di beberapa Lapas dan Rutan yang ada di Kepri. Kanwil Kemenkumham Kepri juga menjalin kerjasama dengan BNN Provinsi Kepri, dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara keduanya.
MOU tersebut kata Ohan sudah dilakukan sejak lama, namun hal tersebut dilakukan guna memastikan kalau saja adanya kerjasama tertulis dan sah sesusai dengan aturan yang telah ditetapkan.
“MOU ini adalah dasar hukum bagi kita untuk bekerja sama dalam rangka pemberantasan dan pencegahan Narkoba. Selama ini kita bukan tidak bekerja sama, tetapi untuk lebih meningkatkan lagi kewaspadaan, dengan cara yang sesuai dan mengacu pada MOU, sehingga tidak ada lagi tudingan untuk menghalangi,” jelasnya.
Lanjutnya menjelaskan, kerjasama dengan BNN dan pihak Kepolisian memang sudah sebagai amanah dan mandat yang diberikan oleh Mentri Hukum dan Ham Republik Indonesia, kepada seluruh Kantor Wilayah.
“Dengan adanya penandatanganan BNN Provinsi Kepri, dan pihak Kepolisian tentunya sudah menjadi tanggungjawab kitta bersama, jadi tidak perlu ada lagi kecurigaan, dan sudah menjadi prioritas istilah Pak Mentri kita “sikat” semua yang melanggar aturan, dan kita akan melakukan langkah-langkah, terutama melakukan pencegahan, dan menambah pengamanan, disetiap UPT,” tambahnya.
Smentara untuk pengamanan Lapas dan Rutan yang masih tercium adanya indikasi peredaran Narkoba, kata Ohan, kedepannya dirinya akan mengajukan untuk penambahan personil dibidang Informasi dan Telekomunikasi (IT) yang memantau langsung akses jaringan tersebut, serta melibatkan BNN dan pihak Kepolisian dalam proses pencegahannya.
“Kedepannya kami akan bekerjasama dengan Kepolisian dan BNN untuk di putar dalam satu UPT, dan meletakkan satu personil IT di Lapas maupun Rutan,” katanya.
Untuk diketahui, saat ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah berupaya untuk mengusulkan penambahan personil diseluruh Kantor Wilayah yang ada di seluruh Indonesia, dengan jumlah 11 ribu personil. (Aji Anugraha)
