Lintaskepri.com, Bintan – Puluhan warga menolak keras pembangunan kandang ayam milik PT Indojaya Agrinusa di lingkungan mereka, tepatnya di Jalan Tirta Madu, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.
Penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang sudah mereka rasakan.
Salah satu warga, Sahlan Dasopang, menjelaskan pembangunan kandang ayam tersebut sebelumnya sudah diminta berhenti oleh pihak pemerintah daerah (pemda) karena belum memiliki izin resmi.
Baca juga: Kecelakaan Maut di Bintan, Satu Pengendara Meninggal Dunia
Namun, pihak perusahaan seolah mengabaikan perintah tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan.
“Kami menolak pembangunan kandang ayam ini. Saat ini sudah ada satu kandang yang beroperasi, dan dampaknya sangat terasa, terutama jumlah lalat yang semakin banyak. Sekarang, perusahaan malah ingin membangun empat kandang lagi,” tegas Sahlan, Selasa (8/10).
Warga telah melaporkan masalah ini ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan DPMPTS Bintan, namun hingga kini pembangunan tetap berjalan.
“Kami berharap pihak terkait segera bertindak tegas untuk menghentikan pembangunan ini sebelum izin diperoleh,” tambahnya.
Selain masalah izin, warga juga khawatir terhadap dampak kesehatan akibat banyaknya lalat yang masuk ke rumah-rumah.
Baca juga: Waspada Penipuan Catut Nama Sekda Kepri
“Kesehatan kami terancam, kami berharap ada tindakan yang jelas dari pihak berwenang,” tutup Sahlan.
Warga lainnya, Nuraini, merasa ditipu oleh pihak perusahaan. Awalnya, mereka diberitahu bahwa yang akan dibangun adalah tempat pemotongan ayam, bukan kandang ayam.
“Kalau dari awal mereka bilang akan bangun kandang, kami pasti menolak. Kami merasa dirugikan,” ujarnya.
Smentara itu,Ketua RT setempat, Taufik Rohman, juga mengaku bingung dengan situasi ini. Saat ini sudah ada satu kandang yang beroperasi, dua kandang sedang dibangun, dan dua lagi rencananya akan menyusul.
“Total ada lima kandang yang akan dibangun di sini. Banyak warga saya yang menolak, tapi pembangunan tetap berjalan meskipun izinnya belum ada,” ungkap Taufik.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan kesejahteraan warga tetap terjaga. (Ink)
Editor: Ism
