Wan Siswandi Pimpin Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 di Natuna

LPP Gurindam web
Suasana Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Natuna.

Natuna, LintasKepri.com – Bupati Natuna melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Wan Siswandi, memimpin Rapat Percepatan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Natuna. Rapat digelar sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (06/04/2020) pagi.

Dalam sambutannya, Wan Siswandi menyampaikan bahwa Satgas Penanganan Covid-19 akan dipimpin langsung oleh kepala daerah masing-masing. Ia juga memerintahkan kepada seluruh pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melakukan evaluasi dan menghentikan sementara berbagai kegiatan untuk kemudian dialihkan pada fokus penanganan Covid-19 di Natuna.

Sekda Natuna Wan Siswandi, saat memimpin rapat.

Selain itu, selama pandemi Covid-19 rapat seperti ini akan terus dilakukan, sehingga perkembangan kondisi terkini akan dapat dievaluasi secara berkelanjutan untuk menentukan langkah strategis.

“Pemerintah daerah sudah menganggarkan 15 Milyar dari beberapa anggaran yang sudah disisir. Penganggaran itu harus dilakukan sesuai perkembangan yang ada. Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK, red) dan Dana Alokasi Khusus (DAU, red) juga dihentikan untuk sementara waktu, dan berlaku secara Nasional,” jelas Wan Siswandi.

Lanjut Wan Siswandi, kondisi seperti ini mengakibatkan kondisi yang sulit, dimana himbauan pemerintah agar masyarakat untuk tetap dirumah juga berimbas pada menurunnya perekonomian masyarakat, dimana juga mengakibatkan gangguan dari kebutuhan sehari-hari.

Para pimpinan OPD saat mendengarkan arahan dari Sekda Natuna.

“Untuk itu, harus ada solusi cepat dalam menyikapi permasalahan ini,” tegas Wan Siswandi.

Pada kesempatan yang sama Kepala BP3D, Moestafa Albakrie juga menyampaikan untuk saat ini Pemerintah Daerah harus memfokuskan anggaran kepada penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Untuk itu diharapkan kepada dinas terkait dapat lebih memfokuskan pada anggaran tersebut dengan tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan himbauan ataupun aturan yang telah dibuat oleh pemerintah,” kata Moestofa.

Laporan : Erwin Prasetio