Vaksin Measles Rubella Belum Bersertifikasi Halal

Logo MUI. foto: ist

Logo MUI. foto: ist

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, vaksin Measles Rubella (MR) belum bersertifikasi halal. Vaksin ini digunakan sebagai imunisasi anak. Measles Rubella belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Berdasarkan surat dari Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017, Dewan Pimpinan MUI menyampaikan pada intinya vaksin Measles Rubella belum mendapatkan label halal dari MUI.

“MUI setuju dalam rangka kesehatan, tapi wajib di daftarkan di MUI untuk disertifikasi halal. Jangankan disertifikasi, didaftarkan ke MUI saja juga belum,” kata Ketua MUI Kota Tanjungpinang, Bambang, Selasa (31/7).

Pemerintah diingatkan jangan memaksakan hal tersebut. Kata Bambang seharusnya Dinas Kesehatan setempat menunggu fatwa halal dari MUI.

“Kalau pemerintah memaksakan ya tanggung jawab dunia akhirat. MUI gak bisa melarang, silahkan. Tapi MUI Kepri berlepas diri dari kegiatan vaksin tersebut. Harusnya Dinkes menunggu fatwa halal MUI dulu baru disuntikkan. Kok terkesan memaksakan harus cepat cepat. Ini sikap MUI,” tegasnya.

Bambang juga menegaskan terkait kabar pemberitaan dan media sosial mengenai kelegalan vaksin ini dari sejumlah pejabat terkait dianggap tidak benar.

“Itu surat bantahan dari MUI pusat. Kalau ada pejabat yang mengatakan Vaksin Measles Rubella halal, itu sama dengan pembohongan publik,” ungkapnya.

Isi surat dari Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Tidak benar MUI telah menyatakan bahwa vaksin MR halal atau boleh digunakan. Sampai saat ini vaksin MR bahkan belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Apabila ada pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa vaksin MR sudah dinyatakan halal atau dibolehkan penggunaannya oleh MUI, maka hal itu adalah pernyataan yang tidak benar dan masuk dalam kategori kebohongan publik.

Surat dari komisi fatwa tidak menyatakan kehalalan vaksin MR atau kebolehan penggunaannya. Secara tegas surat tersebut menyatakan bahwa kehalalan vaksin MR merupakan syarat utama adanya dukungan dari komisi fatwa terhadap imunisasi MR.

Imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Namun demikian, ajaran agama Islam mewajibkan penggunaan obat-obatan/vaksin yang halal.

Oleh karena itu, kepastian kehalalan vaksin MR sebelum dilakukan imunisasi merupakan bagian dari keimanan dan keyakinan umat Islam yang harus dilindungi, sesuai amanat UUD tahun 1945.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sekali lagi mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk tunduk dan patuh tehadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk kepentingan hal tersebut MUI menyatakan kesiapan untuk membantu Kementerian Kesehatan mencari solusi demi suksesnya pelaksanaan Gerakan Nasional Imunisasi MR yang bersesuaian dengan ketentuan ajaran Islam.

Dewan Pimpinan MUI akan mengambil kebijakan secara nasional terkait dengan vaksin MR ini pada 8 Agustus 2018.

Dalam surat rekomendasi yang ditujukan MUI pusat ke Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu, juga ditembuskan ke seluruh kementerian terkait di setiap daerah termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

(Iskandar)

Baca juga :

Top