Pemko Tpi

Untuk Perputaran Ekonomi, Bobby Jayanto Minta Tempat Usaha Dibuka Kembali

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Bobby Jayanto
Ketua Komisi I DPRD Kepri, Bobby Jayanto

Kepri, LintasKepri.com – Ketua Komisi I DPRD Kepri, Bobby Jayanto, meminta agar pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang kuliner, restoran dan kedai kopi untuk segera kembali membuka usahanya.

“Kita minta dibuka karena kita butuh perputaran ekonomi di Kota Tanjungpinang agar masyarakat dan pekerja bisa bekerja kembali dan ekonomi bisa bergerak. Sehingga bisa menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutur Bobby, Selasa (30/6).

Meski tempat usaha dibuka, Bobby meminta agar pelaku usaha hanya menerima setengah orang dari kapasitas tempat usaha.

“Seperti tempat duduk restoran, misalnya ada 200 kursi, setidaknya mereka terima 100 kursi. Separuhlah dari jumlah kapasitas,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Kemudian, tempat usaha harus mempersiapkan alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, pengunjung harus memakai masker, serta tempat duduk diberi jarak.

“Dan kalau bisa saat ini menunya disajikan jangan prasmanan. Karena, prasmanan melibatkan orang banyak dan banyak tangan sehingga dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan,” sebut Bobby.

Untuk pelayan restoran wajib memakai masker dan sarung tangan. Selain itu menjaga kebersihan dan menggunakan sarung tangan saat bekerja.

Kemudian, Bobby sangat bergembira dengan masuknya Tanjungpinang sebagai wilayah zona hijau COVID-19. Karena menurut dia, masyarakat telah menunjukkan kesadarannya yang sangat tinggi sehingga patuh dengan aturan protokol kesehatan.

“Saya juga bergembira dengan dicabutnya imbauan Kapolri, Jenderal Idham Azis terkait maklumat COVID-19,” kata dia.

Maka dari itu, Bobby berharap agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan. Sehingga tidak terbuai dengan capaian zona hijau.

“Inilah yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepri. Kami tadi juga ada rapat pimpinan sudah memutuskan kita ingin masyarakat mulai menjalankan usahanya,” katanya.

Untuk Tim Gugus Tugas, pesan Bobby agar tidak lengah untuk tetap melaksanakan pengawasan tempat usaha dan tempat terbuka agar masyarakat tetap bisa menjalankan disiplin yang baik.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Azis resmi mencabut Maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang berisi tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (COVID-19).

Idham kini memerintahkan jajarannya untuk mendukung kebijakan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Maklumat tersebut sebelumnya diterbitkan pada 19 Maret 2020 dan diteken langsung oleh Idham. Maklumat itu kemudian dicabut lewat Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri, Irjen Herry Rudolf Nahak.

“Polri mengeluarkan surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang perintah kepada jajaran mengenai pencabutan Maklumat Kapolri dan Upaya Mendukung Kebijakan Adaptasi Baru atau New Normal,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020) dilansir dari detikcom.

Argo mengatakan polisi akan tetap menekankan pendisiplinan protokol kesehatan meski maklumat itu dicabut. Polri juga tetap membantu kepatuhan masyarakat di daerah.

(san)