Pemko Tpi

Unsur Pidana Tak Terpenuhi, Kasus Rahma Dihentikan

Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma dihentikan karena unsur pidana tak terpenuhi.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma dihentikan karena unsur pidana tak terpenuhi.

“Tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Rio Reza Parindra, Senin (23/11).

Dia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan Tanjungpinang melakukan gelar perkara.

“Dua unsur yang disangkakan yakni unsur dengan sengaja dan program pemerintah tidak bisa terpenuhi,” tegas Rio.

Hasil gelar perkara juga dikuatkan dengan pemeriksaan saksi ahli pidana pemilihan dan tindak pidana dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan berdasarkan memorandum Bawaslu RI tanggal 23 Januari 2020 huruf B angka 2 yang mengatur tentang program pemerintah.

Selanjutnya, sambung Rio, berdasarkan KUHAP pihaknya menghentikan kasus ini.

“Kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menerbitkan SP3,” ucapnya.

Rahma sebelumnya menjadi sorotan karena membagikan masker bantuan dari Temasek Foundation Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura.

Dalam pembagian masker itu, Rahma berpose menunjukkan tiga jari, mengenakan baju warna putih didampingi seorang wanita.

Usai menyerahkan masker, Rahma juga menempel stiker pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina ke rumah warga.

(cho)