Tujuh Kali Kepri Dapat Opini WTP, BPK Temukan Temuan

Tujuh Kali Kepri Dapat Opini WTP, BPK Temukan Temuan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Anggota V BPK RI, Isma Yatun menyerahkan hasil audit BPK ke Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak

Sejumlah undangan dan DPRD Kepri menghadiri kegiatan paripurna

Sejumlah undangan dan DPRD Kepri menghadiri kegiatan paripurna

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri lakukan tandatangan serah terima audit BPK

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri lakukan tandatangan serah terima audit BPK

Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rapat paripurna

Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rapat paripurna

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Untuk ketujuh kalinya berturut-turut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, anggota V BPK RI, Isma Yatun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Namun demikian, keberhasilan Pemprov Kepri mendapat WTP ini bukan tanpa masalah. BPK, kata Isma, menemukan beberapa temuan.

“Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri ini,” kata Isma saat menyampaikan sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (21/5).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Anggota V BPK RI, Isma Yatun memasuki ruangan sidang paripurna

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Anggota V BPK RI, Isma Yatun memasuki ruangan sidang paripurna

Beberapa permasalahan itu diantaranya adalah, sistem pengendalian keuangan intern yang masih belum maksimal diterapkan.

Selain itu, investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi.

“Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan masih belum berjalan dengan baik,” kata Isma.

BPK yakin, Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK segera.

“Jawaban dapat disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk DPRD, BPK membuka pintu untuk melakukan konsultasi atas materi-materi pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK RI.

Namun demikian, seluruh catatan dan temuan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri.

DPRD katanya, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” kata Jumaga di Paripurna.

(*)

Baca juga :

Top