Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil Natuna Berjuang Sukseskan GISA

Kepala Disdukcapil Natuna, Ilham Kauli.

Kepala Disdukcapil Natuna, Ilham Kauli.

Natuna, LintasKepri.com – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien dan negara yang memiliki daya saing, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Instruksi ini ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 07 Februari 2018 dengan nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Terbitnya instruksi GISA merupakan langkah strategis Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil yang bertujuan agar para Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menciptakan ekosistem penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung suksesnya GISA.

Selain itu, juga agar Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan GISA.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Natuna, Ilham Kauli, saat dijumpai LintasKepri.com diruang kerjanya, Jum’at (09/03/2018) pagi.

Ilham Kauli menjelaskan, bahwa GISA ini memiliki 4 program pokok, yaitu 1. program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, 2. program sadar pemuktahiran data penduduk, 3. program sadar pemanfaatan data kependudukan dan 4. program sadar melayani administrasi kependudukan, untuk menuju masyarakat yang bahagia.

“Langkah awal kita untuk mensukseskan GISA ini adalah melakukan sosialisasi lagsung kepada masyarakat, saat kami turun kelapangan seperti ke Kecamatan, Desa maupun ke Sekolah,” ujar Ilham Kauli.

Dari segi aspek pelayanan, pihaknya akan melakukan jemput bola (jebol) kerumah penduduk dan kesekolah. Hal ini untuk memudahkan masyarakat, yang memiliki keterbatasan fisik seperti para lansia dan jompo.

Mantan Kadis Tamben Natuna itu berharap, seluruh masyarakat Natuna sadar untuk memiliki dokumen kependudukan, sadar memuktahirkan data kependudukannya dan sadar memanfaatkan data kependudukannya.

“Kita sebagai aparatur pelayanan publik kependudukan, tentu memiliki tanggungjawab sesuai amanat undang-undang 1945, yaitu melindungi segenap warganya, dalam konteks memberikan pelayanan berkaitan dengan dokumen kependudukan tersebut,” jelasnya.

Masih kata Ilham Kauli, bahwa masih banyak masyarakat Natuna yang tidak memuktahirkan data kependudukannya. Ia mencontohkan, misalnya ada penduduk yang pindah namun tidak mengurus surat pindah, ada pihak keluarga yang meninggal namun tidak dikeluarkan dari kartu keluarga (KK) dan tidak mengurus akta kematian, dan juga adapula yang sudah menikah, namun KTPnya masih berstatus belum kawin atau sebaliknya. Selain itu, ada pula yang masih berstatus tamatan SLTA didalam KK, namun yang bersangkutan ternyata sudah menyelesaikan kuliah.

“Kami berharap masyarakat Natuna sadar akan pemuktahiran data penduduk ini. Karna itu sangat penting sekali,” tegas Ilham Kauli.

Namun ia mengaku, tahun ini pihaknya akan melakukan fasilitasi data kependudukan, bagi yang mereka anggap perlu menerima sasaran kebijakan tersebut, dalam rangka mendukung suksesnya Pemilu 2019 mendatang.

“Kita sebagai aparatur pelayanan publik, telah memikirkan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kesadaran itu. Kita juga akan tingkatkan profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Supaya dapat memberikan pelayanan terbaik, system prosedur dan standart pelayanan yang jelas serta benar-benar meningkatkan pelayanan. Sehingga pelayanan itu bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat,” pungkas Ilham Kauli.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

Top