Tak Bisa Temui Gubernur ke Natuna, Ternyata Hamid Rizal Hadiri Agenda Penting

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, tampak menghadiri Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Program Tol Laut dan Jembatan Udara, yang digelar oleh Kemenko Maritim RI di Makassar.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, tampak menghadiri Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Program Tol Laut dan Jembatan Udara, yang digelar oleh Kemenko Maritim RI di Makassar.

Natuna, LintasKepri.com – Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), ke Kabupaten Natuna, selama 5 hari, yaitu dari tanggal 13-17 Juni 2019, menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.

Pasalnya, lagi-lagi kedatangan Gubernur Kepri ke Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah, tidak ditemui oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kalangan masyarakat, apakah terjadi keretakan hubungan baik antara sang Gubernur Kepri dan Bupati Natuna.

Bahkan selain Bupati, Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti, ternyata juga sedang berada diluar daerah, saat orang nomor satu di Kepri tersebut bersambang ke Natuna. Beredar kabar, politisi Partai Golkar itu sedang berada di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan agenda penting lainnya.

Bahkan, kepergian sang Bupati dan Wabup Natuna keluar daerah saat Gubernur datang, sempat diberitakan oleh sejumlah media online Natuna.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tampak sedang berbincang dengan salah seorang pejabat penting di Kemenko Maritim RI.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tampak sedang berbincang dengan salah seorang pejabat penting di Kemenko Maritim RI.

Namun misteri kehilangan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, akhirnya terjawab. Ternyata orang nomor satu di Natuna tersebut, sedang menghadiri agenda kedinasan yang lebih penting, bagi pembangunan dan kemajuan daerah serta masyarakat Natuna.

Ya, ternyata Bupati Natuna sedang menghadiri undangan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Program Tol Laut dan Jembatan Udara, yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) RI, di Ruang Rapat Lantai 7 Pelindo IV, di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (17/06/2019) pagi.

Rakor tersebut membahas mengenai upaya bersama untuk mengoptimalisasi potensi maritim di wilayah perbatasan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait program tol laut dan jembatan udara.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan program pembangunan di bidang transportasi darat, laut dan udara. Khususnya bagi daerah perbatasan, seperti Natuna,” kata Abdul Hamid Rizal, saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon.

Kata Bupati, evaluasi dan optimalisasi progam tol laut serta jembatan udara, sangat penting. Terutama untuk daerah perbatasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) seperti Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tampak duduk diantara para tamu undangan lainnya.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal tampak duduk diantara para tamu undangan lainnya.

Dengan adanya program dari Pemerintah Pusat terkait potensi Maritim dalam RPJMN, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sangat mendukung dan mendorong, agar program tersebut bisa segera terwujud dengan baik, demi kemajuan dan pembangunan Natuna kedepan.

“Natuna punya potensi maritim yang sangat luar biasa, namun belum bisa terkelola dengan baik. Untuk itu melalui kegiatan ini, kami harap Pemerintah Pusat melalui Kemenko Maritim, segera mewujudkan rencana program mereka bagi daerah perbatasan, seperti Natuna,” ungkap Hamid Rizal.

Dengan demikian, sambung Bupati, program tol laut maupun jembatan udara dari Pemerintah Pusat, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Natuna secara merata. Disamping itu, program ini juga bisa menjawab dan menjadi solusi efektif, terhadap kelangkaan bahan pokok bagi masyarakat Natuna, yang acap kali terjadi saat musim-musim tertentu.

“Kita ingin membangun Natuna ini kearah yang lebih baik lagi. Pemkab Natuna berupaya agar transportasi udara maupun laut bisa lancar dan terkoneksi hingga kepulau-pulau terpencil,” pungkasnya berharap.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari 16 Kabupaten/Kota diwilayah perbatasan dan 13 lembaga BUMN tersebut, dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim RI, Ridwan Jamaluddin.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

    Top