Sumbang APBN Ratusan Trilyun, Natuna Harus Segera Jadi Provinsi

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.

Natuna, LintasKepri.com – Sungguh luar biasa kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terutama dari sektor minyak dan gas (Migas) bumi. Pasalnya, dari sektor yang satu ini, Kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999 itu, mampu menyumbangkan kas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Republik Indonesia, hingga ratusan trilyun rupiah pertahun.

Sungguh nilai yang sangat fastastis dari daerah yang berpenduduk sekitar 74 ribu jiwa itu, untuk negara. Itu artinya, di tahun 2017 kemarin, Natuna menyumbangkan sekitar 5 persen dari keseluruhan APBN, yang mencapai Rp. 2.080 trilyun. Sementara pertahun, APBD Natuna tetap bertahan dikisaran Rp. 1 trilyun, yang hanya menerima 0,5 persen dari total APBN dan hanya mendapat 1 persen dari produksi Migas yang dihasilkan dari daerah tersebut.

Salah satu sudut Kota Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna.

Salah satu sudut Kota Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si, kepada media ini, di kantor Bupati Natuna, Rabu (17/01/2018) siang.

Menurut Hamid, dana yang disumbangkan Natuna untuk negara yang mencapai ratusan trilyun rupiah dari sektor Migas tersebut, sudah seharusnya Natuna mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, salah satunya dengan mensetujui pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas.

“Kita nyumbang APBN ratusan trilyun, nilai pastinya berapa saya belum jelas. Tapi tidak mungkin Minyak dan Gas kita hanya 10 sampai 20 trilyun saja. Jadi kalau kita bentuk Provinsi khusus, tidak akan mempengaruhi APBN. Mana yang dari Natuna, kembalikan lagi kesini sebagian, kan cuma gitu aja, tidak membebani APBN,” ujar Hamid.

Salah satu lokasi pengeboran minyak dilaut Natuna.

Salah satu lokasi pengeboran minyak dilaut Natuna.

Dengan terbentuknya Provinsi Khusus Natuna Anambas, otomatis anggaran yang masuk ke dua daerah tersebut akan bertambah. Sehingga pembangunan di daerah yang berada ditengah negara Asean ini akan semakin pesat.

“Kita dapat 2 atau 3 trilyun saja tak masalah, tetap bisa membangun. Dulu saja pas saya jadi Bupati, anggaran Rp. 127 milyar masih bisa bangun, masih dibagi lagi dengan Anambas. Jadi kalau nanti kita jadi Provinsi, dapat anggaran sampai trilyunan, pasti bisa membangun lah, kalau tak bisa bodoh kali,” ucapnya.

Sejauh ini, kata Hamid, pihaknya terus melakukan berbagai persiapan untuk membentuk Provinsi khusus Natuna Anambas. Salah satunya dengan membuat kajian-kajian untuk memekarkan daerah yang berjuluk mutiara diujung utara tersebut. Selanjutnya baru akan membentuk tim khusus pemekaran Provinsi.

Tampak didalam peta, Natuna berbatasan dengan beberapa negara di Asia.

Tampak didalam peta, Natuna berbatasan dengan beberapa negara di Asia.

Masih kata Hamid, untuk membentuk sebuah Provinsi, daerah harus terlebih dahulu membentuk beberapa daerah otonomi baru (DOB), seperti Natuna Barat, Natuna Selatan dan Kota Ranai, yang telah lama diwacanakan.

Hamid menambahkan, bahwa rencana pembentukan Provinsi baru ini, sudah mendapatkan respon positif dari Pemerintah Pusat, melalui Kemendagri dan jajaran tertinggi TNI.

“Saya juga sudah berbicara kepada Kasad, Kasau dan Kasal, mereka suruh segera ajukan ke Pemerintah Pusat. Mereka pun suka kalau Natuna jadi Provinsi, karena mereka bisa menambah personil ke Natuna,” katanya.

“Selama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, respon Pemerintah Pusat sangat bagus,” tutup Hamid Rizal.

Natuna sendiri digadang-gadang memiliki cadangan Migas terbesar se Asia, bahkan dunia. Disamping itu, Natuna juga berbatasan dengan beberapa negara di Asia, yang rawan akan gangguan dari negara asing. Belum lagi dari sektor perikanan yang sangat melimpah di daerah tersebut. Untuk itu bukan tanpa alasan, jika Natuna ingin secepatnya memekarkan daerahnya menjadi sebuah Provinsi Khusus.

Laporan : Erwin Prasetio

Baca juga :

Top