'

Semua Harus Terintegrasi, Beri Pelayanan Maksimal 

* Komisi Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Kepri Dibentuk

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa semua elemen yang ikut dalam membangun perekonomian daerah yang nantinya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat harus terintegrasi. Pelayanan maksimal harus terus diberikan dalam segala aspek di dunia usaha terutama terkait dengan pencegahan tindakan korupsi.

“Mari kita semua bersatu baik pemerintah, pelaku usaha dan KPK untuk memecahkan permasalahan yang ada bersama, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin saat membuka acara pembentukan Komisi Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi Kepri bersama KPK RI di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (2/8).

Nurdin ingin tindakan korupsi harus dihentikan, jangan sampai kegiatan tersebut terus menerus dilakukan, efek yang terjadi akan merugikan semua pihak, apalagi hukum yang terus berjalan, perekonomian akan tergerus tentu imbasnya kesejahteraan lambat menanjak.

“Semua harus terintergrasi, Pemerintah tidak mempersulit, pelaku usaha juga ikut aturan berlaku,” tambah Nurdin.

Sementara itu Koordinator Wilayah II, Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Adlinsyah Malik Nasution mengatakan bahwa pembentukan komite ini sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.

KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap tiga permasalahan utama di Kepri. Dari hasil Focus Group Discussion yang dilakukan KPK bersama asosiasi naungan Kadin Kepri dan akademisi, ditemukan tiga permasalahan utama. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait sistem baru untuk mendapatkan izin usaha. Contohnya pelaku usaha pariwisata kesulitan mendapatkan TDUP (Tanda Daftar izin Usaha Pariwisata) karena dinas pariwisata tidak lagi mengeluarkan izin tersebut.

Kedua adalah kurangnya perlindungan pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal untuk mendapatkan kesempatan usaha dan Ketiga, adanya dugaan pengondisian persyaratan pengadaan barang dan jasa serta tidak adanya transparansi kebijakan dan peraturan dari pemerintah.

“Kami harap komite ini bisa jadi bentuk konkret aksi kolaborasi yang membuahkan solusi,“ Kata Adlinsyah.

Kemudian Kepala Kadin Kepri Akhmad Ma’aruf mendukung dan menyambut baik dengan adanya pembentukan komite ini, dengan adanya komite tersebut maka komitmen akan terbentuk untuk mengajak semua pelaku usaha berkontribusi maksimal dalam meminimalisisr tindakan korupsi.

“Karna dampak dari korupsi tersebut akan berimbas langsung dengan pergerakan perekonomian di Kepri,” kata Ma’aruf.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah, Kepala Dinas PTSP Azman Taufik, Kepala Biro ULP Misbardi, sejumlah perwakilan OPD terkait. Sejumlah Kelompok pengusaha turut hadir dalam acara ini seperti rombongan dari Himpunan Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri, Gapensi Kepri, Gapeksindo Kepri, Apindo Kepri, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), kemudian perwakilan Akademisi Universitas, beserta tamu undangan lainnya.

Sumber: Humas Kepri

Baca juga :

Top