Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Polemik kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) masih menjadi atensi seluruh elemen masyarakat Kota Tanjungpinang.
Tak sedikit yang melakukan penolakan kenaikan pas masuk pada terminal domestik dan international ini.
Kritikan pun bermunculan, mulai dari pegiat media sosial, organisasi masyarakat, politisi, akademisi hingga anggota DPRD Kepri dan Tanjungpinang yang menolak kebijakan sepihak Pelindo Tanjungpinang.
Lantas, apa yang harus dibenahi dan dipertimbangkan oleh Pelindo Tanjungpinang, agar masyarakat pengguna jasa transportasi laut ini menyetujui kenaikan tarif tersebut.
Dosen Perencanaan dan Tata Wilayah Kota, Shahril Budiman, menuturkan setiap pelayanan publik pada masyarakat yang mesti harus diperhatikan ialah tingkat pelayanannya.
Baik di sektor pemerintahan maupun swasta yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.
“Jadi rasio pelayanan pelabuhan yang harus diperhatikan, dengan pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang yang tiap tahunnya terus meningkat secara signifikan, maka Pelindo harus memahami kapasitas muatan tersebut, ini yang sepertinya mungkin luput dari Pelindo,” kata Shahril.
Menurutnya, selain rasio pelayanan, juga daya tampung penumpang hingga akses parkir yang harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Sehingga kepantasan menaikkan pas pelabuhan dapat diterima secara gamblang oleh masyarakat.
Baca juga: Masyarakat Datangi Pelindo, Tolak Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan SBP
Kado Awal Tahun Pelindo, Tarif Pas Pelabuhan SBP Tanjungpinang Naik
Lebih lanjut, terkait usulan pemindahan pelabuhan ke kawasan Dompak akibat kepadatan, sambungnya, juga tengah menjadi perbincangan berbagai khalayak ramai.
Namun, yang menjadi persoalan ialah dari segi kajian akademis nya, yang mengalami beberapa kendala seperti belum layak dan masih banyak proses yang harus di matangkan sebelum pelabuhan usulan tersebut di izinkan untuk beroperasi.
“Sementara, untuk melakukan pelebaran pada pelabuhan di Sri Bintan Pura juga pasti permasalahannya terkendala oleh luas lahan yang akan digunakan apabila ingin dilaksanakan pelebaran,” sebutnya
Oleh karena itu yang harus di maksimalkan oleh Pelindo sekarang ini ialah audit kinerja, kemudian peta manajemen resiko hingga keterbukaan pemanfaat dan transparansi anggaran.
Dosen mata kuliah Perencanaan Tata Wilayah Kota ini menyebut hal itu perlu diketahui oleh publik dengan tujuan sudah sejauh mana pengembangan yang dilakukan oleh Pelindo sendiri.
Bahkan menurutnya, sektor pendapatan Pelindo bukan hanya pada tarif pas masuk saja, melainkan masih banyak sumber pendapat di sektor pelabuhan lainnya.
“Kenaikan ini sebetulnya harus dibarengi dengan pengembangan dan perencanaan pembangunan oleh Pelindo, sudah sejauh mana, dan publik haru tau, kalau sekarang kan kita belum tau sudah sejauh mana prosesnya,” terangnya.
“Pelindo juga harus menjelaskan target capaian itu serta manfaat dari kenaikan tersebut, agar masyarakat juga bisa menerima,” tutupnya mengakhiri. (Mfz)
Editor: Ism
