Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Kepri Tolak Revisi UU KPK

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Tanjungpinang-Bintan, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Senin (23/9). Dalam aksinya, mahasiswa menolak revisi Undang-undang KPK oleh DPR RI dan pemerintah pusat.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Tanjungpinang-Bintan, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Senin (23/9). Dalam aksinya, mahasiswa menolak revisi Undang-undang KPK oleh DPR RI dan pemerintah pusat.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Tanjungpinang-Bintan, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Senin (23/9).

Dalam aksinya, mahasiswa menolak revisi Undang-undang KPK oleh DPR RI dan pemerintah pusat.

Salah satu mahasiswa, Beni, mengatakan, aksi dilakukan bentuk penolakan terhadap revisi Undang-undang KPK yang dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah pusat.

“Kami menolak keras revisi Undang-undang KPK,” tegasnya di halaman gedung DPRD Kepri.

Mahasiswa juga meminta kepada pimpinan DPRD Kepri untuk menyatakan sikap dan menyurati pemerintah pusat.

“Tujuannya bahwa Kepri menolak revisi Undang-undang KPK,” tuturnya.

Berikut pernyataan sikap mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kepri.

1. Mengutuk keras segala upaya pemerintah, DPR RI untuk melemahkan KPK dan meminta DPR RI dan Presiden membatalkan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

2. Meminta pemerintah pusat, DPR RI dan Presiden untuk membatalkan pimpinan KPK terpilih yang bermasalah karena akan berdampak pada kinerja KPK di masa depan.

3. Mengutuk keras dan menolak segala bentuk pelemahan KPK karena akan berdampak pada penanganan tindak pidana korupsi di Kepri.

4. Meminta DPRD Kepri untuk menyurati pemerintah pusat agar menolak pelemahan KPK dengan membatalkan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

5. Meminta DPRD Kepri membuat pernyataan secara terbuka di depan mahasiswa atas nama mahasiswa, masyarakat Kepri terhadap pelemahan KPK dan meminta pemerintah pusat untuk membatalkan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

6. Meminta komitmen DPRD Kepri untuk serius mengawasi pemerintah daerah Provinsi Kepri agar Kepri bersih dari tindak pidana korupsi.

Hingga berita ini dilansir, mahasiswa masih melakukan aksi. Unjuk rasa yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian setempat itu sempat memanas.

(cho)