Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, Kamis (17/7/2025), di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Rakorda tahun ini menjadi bagian dari strategi operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan mengusung pendekatan Quick Wins BKKBN untuk mempercepat pencapaian target pembangunan keluarga dan penurunan stunting.
Beberapa program unggulan yang menjadi perhatian meliputi Kampung Keluarga Berkualitas, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) serta SuperApps Keluarga berbasis AI.
Semua inisiatif tersebut dirancang berbasis komunitas sebagai solusi yang lebih adaptif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mewakili Gubernur Kepri, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, secara resmi membuka Rakorda dan menegaskan pentingnya kerja lintas sektor dalam menurunkan stunting dan memperkuat ketahanan keluarga.
“Penurunan angka stunting bukan hanya soal gizi dan kesehatan, tapi juga menyangkut kualitas manusia secara menyeluruh. Ini kerja besar yang harus dilakukan bersama, dari pusat hingga ke desa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program Bangga Kencana harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan hanya sebatas dokumen perencanaan.
“Keluarga adalah pondasi utama pembangunan. Bila keluarga kuat dan sehat, maka lahir generasi unggul. Peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, mengungkapkan bahwa saat ini Total Fertility Rate (TFR) di Kepri tercatat 2,15 dan prevalensi stunting sebesar 15% berdasarkan data SSGI 2024. Indeks Pembangunan Keluarga berada di angka 67 poin.
Untuk mendukung program 2025, BKKBN mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp 2,07 miliar dan DAK Non-Fisik/BOKB sebesar Rp 23,4 miliar.
Dana ini digunakan untuk layanan KB primer, pengasuhan balita, kesehatan reproduksi, serta penanganan stunting di seluruh wilayah kepulauan.
Dalam sesi panel, Deputi BKKBN Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga memaparkan strategi percepatan, diikuti oleh pemaparan intervensi spesifik dari Kepala Dinas Kesehatan Kepri.
Sementara itu, Kepala Barenlitbangda Kepri menyampaikan roadmap pembangunan kependudukan 2025–2029 sebagai acuan lintas sektor.
Rakorda ini menekankan pentingnya integrasi Program Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan target kinerja oleh seluruh OPD KB kabupaten/kota dan penyerahan simbolis DAK 2025.(*)
