'

PT MIPI Ngaku Dirugikan Bea Cukai Tanjungpinang

Owner PT MIPI Sukardi.

Owner PT MIPI Sukardi.

Bintan, LintasKepri.com – Perusahaan bidang ekspor impor furniture di Pulau Bintan, Kepulauan Riau PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI), mengaku dirugikan oleh Bea Cukai Kota Tanjungpinang karena menahan pengiriman bahan olahan tersebut ke luar negeri.

“Saat ini lebih kurang puluhan kontainer berisikan kayu olahan siap pakai asal Tiongkok, sudah siap di ekspor ke Amerika dan Kanada dengan nilai 1,687 miliar tertahan di Pelabuhan Sri Bayintan, Kijang, Bintan,” kata Owner PT MIPI Sukardi kepada awak media di Bintan, Minggu (13/10) siang.

Sukardi menilai Bea Cukai Tanjungpinang tidak menjalankan tupoksi kerja sebagai abdi negara yang baik untuk masyarakat.

Bahkan, secara tegas pria yang juga pemilik salah satu resort terbesar di Bintan Timur itu menyebut pihak Bea Cukai telah mengabaikan amanah Presiden RI Joko Widodo terkait terciptanya efektivitas ekosistem yang ramah investasi.

“Saya tidak tahu apa yang ada dipikiran mereka saat ini. Kami memiliki pekerja ratusan orang. Sementara, mereka perlambat proses administrasi. Kita sementara sudah menampung ratusan pekerja, apa mereka mau menanggung semua beban ini,” paparnya.

Sukardi membeberkan sejarah singkat tentang usaha yang dia bangun saat ini di Galang Batang, Kabupaten Bintan sudah aktif sejak awal September lalu diresmikan Pemkab bersama BP Bintan dan Pemprov Kepri.

Hanya karena sistem administrasi di Bea Cukai, yang menurut pihaknya sudah dilengkapi, namun masih tertahan karena Bea Cukai menganggap masih ada persyaratan yang belum dilengkapi yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Kementerian Lingkungan Hidup RI.

“Kami sudah mengurus surat ini, dan sudah selesai di LHK. Tapi tinggal nomor kode barang ekspor tersebut belum terbit. Kami sudah berkonsultasi ke Bea Cukai, namun itikad baik kita tidak pernah ditanggapi. Kami juga sudah datang ke kantor mereka, katanya akan dimudahkan, dibantu, tidak masalah, tapi sampai hari ini tidak ada solusi yang mereka sampaikan. Jadi apalagi maunya,” kesal Sukardi didampingi CEO PT MITI, Edi Jafar.

“Ini aktifitas investasi loh di Indonesia, katanya ramah dengan investasi, amanah presiden. Kalau seperti ini akan berdampak terhadap investor lain yang bakal datang ke Indonesia karena tidak sesuai dengan ucapan mereka,” tambah Edi.

Sebelumnya, PT MIPI melakukan ekspor perdana berupa 12 kontainer berisikan kayu olahan ke Amerika.

Ekspor perdana perusahaan kepemilikan asing Tiongkok ini dilakukan di pelabuhan bongkar muat Sri Kolak Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

Kedepan perusahan ini akan membangun kawasan industri di Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang dengan lahan seluas 500 hektare.

Sukardi berharap usahanya bisa merekrut ribuan tenaga kerja lokal di Bintan.

Sebelumnya juga, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, menyampaikan pemerintah mendukung kegiatan ekspor impor yang dilakukan PT MIPI.

“Kita mendukung kegiatan investasi dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Bintan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, Syahirul Alim, membantah persoalan ini karena bukan berada di pihaknya, namun kewenangan KLHK.

“Mereka terkendala pada larangan pembatasan di sistem kami yaitu HS code, namanya v-legal diterbitkan oleh KLHK,” jelasnya.

Pihaknya, kata Alim telah menjalankan tugas sesuai prosedur tentang permasalahan ini. Artinya, Bea Cukai tidak berani mengambil resiko.

“Bea Cukai seperti satpam untuk membuka sistem. Kalau persyaratan lengkap, kita bisa buka, dan kalau tidak lengkap, mana mungkin kita bisa buka,” tegasnya.

Alim menyarankan kepada PT MIPI untuk melengkapi persyaratan v-legal dengan mengunjungi website resmi KLHK.

“Kita lancar-lancar saja sepanjang memenuhi persyaratan. Kalau di KLHK sudah ada v-legal, kita tidak ada masalah,” tutupnya.

(dar)

Baca juga :

    Top