'

PSI Laporkan Dua Komisioner Bawaslu dan Seorang Komisioner KPU Tanjungpinang ke DKPP

Konferensi Pers Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca bebasnya Caleg PSI Dapil Tanjungpinang Barat-Kota Ranat Mulia Pardede, Minggu (10/3) di Tanjungpinang.

Konferensi Pers Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca bebasnya Caleg PSI Dapil Tanjungpinang Barat-Kota Ranat Mulia Pardede, Minggu (10/3) di Tanjungpinang.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan dua nama Komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang yakni Muhammad Zaini dan Maryamah serta seorang Komisioner KPU bernama Muhammad Yusuf ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Ketiga nama itu dinilai PSI telah melakukan pelanggaran etik terhadap Ranat Mulia Pardede (Caleg PSI Dapil Tanjungpinang Barat-Kota) yang divonis bebas Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Jumat (8/3) malam kemarin karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pemilu di tempat pendidikan.

Bebasnya Ranat Mulia Pardede atas kasus yang menimpanya, PSI kini menuntut keadilan dengan melakukan langkah upaya hukum.

”Saya mengapresiasi keputusan Hakim yang telah menegakkan keadilan di Tanjungpinang, dan ini murni keputusan hakim memvonis bebas Ranat Mulia Pardede Caleg dari PSI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu,” tegas Penasehat Hukum dari Jangkar Solidaritas DPP Partai PSI Heriyanto yang didampingi sejumlah petinggi pengurus partai PSI di Tanjungpinang, Kepri, saat jumpa Pers, Minggu (10/3) di kantor DPW PSI.

Bebasnya Ranat Mulia Pardede, sambung Heriyanto, merupakan sejarah di Tanjungpinang terhadap kasus perkara tindak pidana Pemilu.

“Karena pasti banyak laporan kasus tindak pidana Pemilu di Bawaslu Tanjungpinang, tapi tidak sampai ke pengadilan dan senyap begitu saja,” ungkapnya.

Heriyanto menilai, Komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhammad Zaini, Maryamah, dan Komisioner KPU Muhammad Yusuf telah mengkriminalisasi kliennya atas kasus tersebut.

Ia menegaskan untuk penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Tanjungpinang dalam menjalankan tugas jangan sewenang wenang dan harus bertanggungjawab.

“Bawaslu dan KPU Tanjungpinang, tugas anda itu membangun demokrasi bukan kriminalisasi, bukan menjebak orang, bukan membingungkan orang selama-lamanya,” tegasnya.

Hariyanto bersama Jangkar Solidaritas Indonesia membawa ketiga nama komisioner tersebut ke DKPP atas pelanggaran etik yang telah dilakukan.

“Harus ada yang namanya konsekuensi biar dia belajar bertanggung jawab. Kalau enggak, kira-kira iseng-iseng berhadiah. Jangan sembarang menggunakan kekuasaan,” ungkapnya.

Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik, kata Heriyanto, DKPP akan memberikan sanksi kepada ketiga nama komisioner tersebut. “Sanksi terberat bisa sampai pemecatan,” sebutnya.

”Kami PSI akan menegakkan keadilan dan melakukan upaya hukum terhadap Muhammad Zaini, Maryamah, dan Muhammad Yusuf. Mereka yang bertangung jawab dibelakang ini, jangan anda kira iseng-iseng berhadiah, kami akan tegakan keadilan,” tambah Heriyanto.

Dia menjelaskan, laporan ke DKPP sudah dimasukan oleh PSI. Langkah hukum dan kode etik terhadap Muhammad Yusuf dan juga Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini maupun Maryamah, akan dibahas dan digodok oleh partai di Jakarta.

“Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada pihak media,” kata Heriyanto.

Heriyanto juga meminta kepada Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini untuk membuat rilis berita hasil perkara Caleg PSI Ranat Mulia Pardede yang telah divonis bebas oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar disampaikan ke media.

“Silahkan buat rilisnya hasil perkara Caleg PSI ini yang telah divonis bebas oleh keputusan hakim. Karena sebelumnya pihak Bawaslu gencar membuat rilis berita ke media seolah-olah Caleg PSI ini benar benar melakukan pelanggaran dan bersalah. Berani tidak Bawaslu Tanjungpinang membuat rilis hasil keputusan hakim yang memvonis bebas caleg PSI,” tegas Heriyanto.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ranat Mulia Pardede mengatakan kasus yang mendera dirinya beberapa waktu lalu telah menyita waktu dan pikiran.

Bahkan, kata dia, buah hati nya pun harus diurus oleh relawan.

“Sampai anak pun tidak terurus akibat masalah ini, untung ada relawan kita yang membantu mengurusi anak saya,” ungkapnya sedih.

Dalam masalah ini, Ranat juga merasa menjadi ‘Kelinci Percobaan’ oleh pihak Bawaslu Tanjungpinang.

“Saya merasa menjadi ‘Kelinci Percobaan’ oleh pihak Bawaslu Tanjungpinang. Karena kasus ini sudah sampai tahap pengadilan dan saya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan,” ucapnya.

Ranat Mulia Pardede juga menanyakan sikap independensi pihak Bawaslu terkait beberapa kasus yang pernah mencuat ke khalayak ramai yang mana menurutnya kasus-kasus pelanggaran Pemilu tersebut lebih berat dan jelas-jelas melanggar.

“Kenapa kasus yang lain yang benar-benar terjadi dan dugaan Money Politik dan apa pun itu tidak diteruskan sampai ke pengadilan dan dihentikan pada tingkat Gakkumdu dengan alasan kekurangan alat bukti lalu ‘Hilang’ kasus tersebut,” tuturnya.

Disinggung perihal Rahmat yang menjadi pelapor atas kasus ini ke Bawaslu, Ranat Mulia Pardede menegaskan membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada pelapor.

“Saya tunggu permohonan maaf dia sampai Selasa ini. Kalau tidak akan kita lakukan langkah lain juga,” tutupnya.

(Iskandar)

Baca juga :

Top