Tanjungpinang, LintasKepri.com – Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, prihatin melihat kondisi Pasar KUD yang ambruk sebanyak dua kali.
Kejadian pertama yakni pada Minggu 20 Februari malam lalu, dan yang kedua pada hari ini, Sabtu (5/3) pagi.
“Kita semua merasa prihatin atas musibah ambruknya pasar KUD ini. Mari kita sama-sama berdoa agar tidak ada lagi musibah berikutnya,” tutur Weni.
Ia mengajak seluruh stakeholder Pemkot Tanjungpinang mencari jalan keluar merelokasi pedagang dan perbaikan pasar agar tidak terjadi musibah kembali.
“Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi yaitu dengan melakukan kajian dan survei langsung kondisi secara menyeluruh terhadap konstruksi bangunan pelantar maupun konstruksi Pasar KUD,” jelas Weni.
Untuk pihak kepolisian, Weni meminta agar seluruh bangunan Pasar KUD diberi garis polisi (police line) supaya masyarakat tidak masuk ke tempat tersebut.
“Untuk sementara dilakukan (pasang) police line terhadap konstruksi dan kawasan bangunan Pasar KUD untuk sementara waktu sambil menunggu hasil kajian konstruksi oleh dinas terkait terhadap kondisi bangunan tersebut,” tegasnya.
Hal ini, menurut Weni sangat penting dilakukan agar dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
“Jangan sampai ini kita biarkan atau tidak kita lakukan kajian teknis terhadap konstruksi karena ini akan berimplikasi ataupun bisa berakibat fatal kepada para pedagang ataupun pengunjung pasar di kemudian hari,” katanya.
“Mengingat ini merupakan bangunan lama dan konstruksi bangunan di laut maka perlu perhatian khusus mengingat pasar merupakan area publik yang selalu ramai di kunjungi masyarakat,” tambah Weni lagi.
Sambil menunggu kajian, Weni meminta kepada Pemkot Tanjungpinang untuk merelokasi para pedagang ke Pasar Potong Lembu atau lokasi lain yang bisa membuat pedagang beraktivitas kembali.
“Jika Pemkot Tanjungpinang belum memiliki anggaran untuk revitalisasi Pasar KUD, sebaiknya pasar ini ditutup sementara sampai ada anggarannya,” pinta Weni.
Dia juga memerintahkan kepada Komisi 3 untuk memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperdagin), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama pada Senin (7/3) mendatang.
(san/dar)
