Banner dprd kota

Pengadaan Mobdin Baru Bupati dan Wabup Ditolak 3 Fraksi DPRD Natuna

Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melakukan rasionalisasi Anggaran terkait penanggulan dan pencegahan Covid-19.

Imbas pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun tak terelakan, lantaran mengalami rasionalisasi anggaran sebesar 50 persen pada APBD murni Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Selain rasionalisasi anggaran pada OPD, juga terjadi penurunan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Hal itu lah yang membuat DPRD Natuna meminta Pemda Natuna memanfaatkan dengan baik anggaran yang ada.

“Pemerintah daerah harus menggunakan anggaran perubahan ini dengan efektif dan efisien di sisa waktu tahun angggaran,” kata Azi, Sekretaris Fraksi Golkar membacakan pendapat fraksinya, dalam rapat paripurna tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, belum lama ini.

Selain meminta pemda menggunakan anggaran secara efektif, 3 fraksi DPRD yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Pemersatunya Damai Natuna(PPDN). Menyoroti pengajuan penganggaran pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2021-2024, yang dianggap bukan prioritas.

“Kami Fraksi PPDN menolak untuk dianggarkan dengan pertimbangan mobil dinas bupati yang ada saat ini masih sangat layak untuk digunakan bupati periode mendatang,” kata Erwan Haryadi, anggota Fraksi PPDN.

Penolakan Fraksi PPDN pun diaminkan oleh Golkan dan Gerindra, yang juga berpendapat sama.

Menanggapi pendapat dari Tiga fraksi tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, menyetujui pendapat DPRD Natuna yang tidak merestui, adanya pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati Natuna.

“Saya setuju ditunda untuk tahun berikutnya, lebih baik dipindahkan ke Damkar, karena itu lebih prioritas, bahkan kalau bisa setiap kecamatan kita harus siapkan mobil pemadam kebakaran,” kata Hamid.

Bagi dirinya, hal ini tidak lah jadi persoalan.

“Saya pakai mobil lama pun boleh, pakai motor pun boleh, tak ada masalah”, ucap Hamid. (Erwin)