Lintaskepri.com, Jakarta – Penetapan 1 Ramadan 2024 diprediksi ada perbedaan di kalangan masyarakat muslim Indonesia.
Mengutip Detik, Mengenai potensi perbedaan awal Ramadhan tahun ini, Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menag RI Nomor SE Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Umat Islam diminta untuk tetap menjaga toleransi dalam menyikapi potensi tersebut.
“Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi.” bunyi imbauan dalam SE tersebut, dikutip detikHikmah, Selasa (5/3/2024).
Kemudian, umat Islam juga diimbau untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat dan menjunjung tinggi nilai toleransi.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Ramadan tahun ini jatuh pada Senin, 11 Maret 2024. Penetapan didasarkan dari metode hisab hakiki wujudul hilal.
Sementara itu, pemerintah baru akan menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat yang akan digelar pada 10 Maret 2024. Hal itu tersebut bertepatan dengan 29 Syaban 1445 H.
Penetapan Awal Ramadhan 1445 H/2024 M Versi Pemerintah.
Menukil buku Fiqh Ibadah oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, metode penetapan awal Ramadan terdiri dari jenis yaitu hisab dan rukyah. Pemerintah melalui Kemenag menetapkan awal Ramadan melalui hisab yang kemudian dikonfirmasi lagi dengan metode rukyah.
Rukyah artinya melihat hilal bulan Ramadan. Jadi, apabila hilal sudah terlihat pada malam 30 Syaban berarti telah masuk bulan Ramadan dan wajib puasa.
Pemerintah menetapkan awal Ramadan 2024 setelah menggelar sidang isbat pada tanggal 10 Maret mendatang. Pemantauan tersebar di 134 titik seluruh Indonesia.
Sidang isbat ini melibatkan sejumlah pihak seperti, tim hisab dan rukyah Kemenag, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Pimpinan MUI serta Komisi VIII DPR RI. (*)
Editor: Mfz
