Lintaskepri.com, Tanjungpinang — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penilaian ini diumumkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri yang digelar di Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Tanjungpinang, dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah serta instansi vertikal.
“Prestasi ini mencerminkan konsistensi Pemprov Kepri dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Fathan Subchi, Anggota VI BPK RI, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Namun demikian, Fathan juga menyebut adanya sejumlah catatan penting terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi, yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras menjaga integritas pengelolaan keuangan.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi refleksi dari komitmen kami untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Ini soal membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Ansar menekankan bahwa Pemprov Kepri siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI melalui rencana aksi (action plan) yang disusun secara sistematis dan kolaboratif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Setiawan, turut memberikan apresiasi atas capaian opini WTP ini.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat dan konkret atas rekomendasi hasil audit.
“Yang terpenting bukan hanya mendapatkan WTP, tapi bagaimana kita menindaklanjuti setiap rekomendasi sesuai amanat Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004,” ujarnya.
Penyerahan LHP dilakukan secara resmi melalui penandatanganan berita acara antara BPK RI, DPRD, dan Gubernur Kepri sebagai bentuk transparansi publik.
Hasil entry meeting BPK menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat tertinggi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan di wilayah Sumatera, menyamai capaian Provinsi Jawa Tengah di Jawa.
“Ini bukti nyata bahwa Kepri bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga serius dalam upaya perbaikan berkelanjutan,” kata Gubernur Ansar optimis.
Gubernur Ansar juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas demi menciptakan tata kelola keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.
“Kami terus melibatkan DPRD sebagai mitra strategis dalam setiap proses penganggaran dan pertanggungjawaban,” tambahnya.(*)
