Lintaskepri.com, Tanjungpinang -Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melelang sebagian kawasan Taman Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang, memunculkan perdebatan. Ruang publik yang selama ini menjadi ikon budaya masyarakat dikhawatirkan akan kehilangan fungsi utamanya jika dikelola sepenuhnya oleh investor.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menilai tidak ada yang salah dengan rencana kerja sama tersebut. Bahkan, menurutnya, langkah ini justru membuka peluang pengembangan kawasan secara lebih optimal.
Hingga Senin (22/9/2025), tercatat 12 perusahaan resmi mendaftar untuk mengikuti lelang pengelolaan. Besarnya minat swasta disebut sebagai tanda bahwa Gurindam 12 memiliki potensi strategis yang tinggi.
Lelang ini akan menggunakan pola Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan masa kontrak hingga 30 tahun. Investor nantinya diberi ruang untuk membangun fasilitas pendukung, mulai dari area kuliner hingga kios komersial. Sebagai imbalannya, Pemprov Kepri akan memperoleh sewa tahunan serta bagian dari keuntungan bersih.
Namun, sejumlah warga Tanjungpinang menolak rencana tersebut. Mereka beralasan, Gurindam 12 dibangun menggunakan dana publik, sehingga semestinya tetap sepenuhnya menjadi fasilitas umum gratis bagi masyarakat.
Merespons kritik itu, Ansar menegaskan sebagian besar kawasan tetap berfungsi sebagai ruang publik terbuka. “Taman Gurindam 12 tetap milik masyarakat. Hanya sebagian kecil lahan yang akan digandengkan dengan pihak swasta. Akses publik tetap terbuka dan parkir tetap gratis,” ujarnya.
Lebih jauh, Ansar menyebut pihaknya akan segera membicarakan teknis pengelolaan dengan Wali Kota Tanjungpinang, termasuk pembagian hasil antara Pemprov dan Pemko. Langkah ini dinilai penting agar pengelolaan Gurindam 12 tetap menguntungkan daerah sekaligus berpihak kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan Gurindam 12 terus memberi manfaat nyata. (Au)
