Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penguatan Pengawasan dan Kapabilitas Pemerintahan, Senin (6/10/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak.
Kesepakatan ini menjadi bentuk lanjutan dari kerja sama strategis yang telah terjalin antara kedua lembaga.
Gubernur Ansar mengatakan, kolaborasi ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“MoU ini bukan hanya seremoni, tapi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, BPKP akan mendukung pengawasan dan peningkatan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar semakin efektif dan profesional.
Pada kesempatan yang sama, BPKP Kepri juga menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 kepada Pemprov Kepri.
Penyerahan disaksikan oleh Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara, jajaran pejabat BPKP, serta para kepala OPD.
Gubernur Ansar menilai laporan tersebut penting sebagai bahan evaluasi dan arah kebijakan ke depan.
“Laporan ini bukan sekadar data dan angka, tapi cerminan dari sejauh mana program pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. LED harus menjadi pengingat sekaligus kompas agar kita tetap pada jalur yang benar,” kata Ansar.
Ia juga menekankan bahwa kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau menuntut ketelitian dan integritas tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam konteks itu, peran BPKP sangat strategis untuk memastikan kebijakan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah APBD harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui sinergi dengan BPKP, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Kepri dalam menjaga transparansi keuangan daerah.
“BPKP akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan intern serta meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya soal kepatuhan, tapi juga tentang peningkatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah berbasis data, berdampak nyata, dan memberi manfaat bagi masyarakat Kepri,” tutup Mudzakir.(*)
