'

Pemko Tanjungpinang Kerjasama dengan LPP Gurindam Gelar Bimtek Sertifikasi PBJP

Pemko Tanjungpinang Kerjasama dengan LPP Gurindam Gelar Bimtek Sertifikasi PBJP.

Pemko Tanjungpinang Kerjasama dengan LPP Gurindam Gelar Bimtek Sertifikasi PBJP.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Sekitar 100 Aparatur Sipil Negara mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sesuai Perpres 16 Tahun 2018 di Comforta Hotel Tanjungpinang selama lima hari dimulai dari 11 hingga 15 Februari 2019.

Acara tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Gurindam dibuka langsung oleh Walikota Tanjungpinang Syahrul didampingi wakilnya Rahma.

Dari jumlah tersebut, 90 peserta adalah ASN Pemko Tanjungpinang, sisanya dari Pemrov Kepri dan Pemkab Bintan.

Ketua LPP Gurindam Tanjungpinang, Irmawati dalam sambutannya menuturkan, LPP Gurindam merupakan lembaga pendidikan non formal swasta pertama di Kota Tanjungpinang yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta kursus singkat lainnya berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 83-84 Km 5 bawah Tanjungpinang.

“Lembaga kami berdiri pada tanggal 12 April 2017 melalui akta pendirian nomor 21 yang diterbitkan oleh Notaris,” katanya, Senin (11/2).

LPP Gurindam dalam menjalankan operasionalnya juga telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor: 0177/KPTS/DISDIK/2017 tertanggal 14 September 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu dari program pelatihan dijalankan saat ini.

“Hari ini merupakan kali ke 3 yang sudah kami laksanakan sejak lembaga berdiri, dan syukur alhamdulillah saat ini LPP Gurindam telah memperoleh Akreditasi B dari LKPP sebagai Lembaga Pelaksana Pelatihan PBJP,” ungkap Irmawati.

Dia menjelaskan, saat ini LPP Gurindam Tanjungpinang telah memiliki kantor cabang perwakilan di Provinsi Riau yang berkedudukan di Bengkalis.

Selain pelatihan PBJP, LPP Gurindam saat ini juga sedang mengembangkan beberapa pelatihan lainnya seperti Bimtek Keuangan, Kepegawaian, Aset, Perpajakan, dan Bimtek Anggota DPRD.

Foto Bersama.

Foto Bersama.

“Serta pelatihan kompetensi lainnya seperti Publik Speaking, sertifikasi selam, IT, Pelatihan Home Industri, dll. Tentunya lembaga kami didukung oleh para pengajar/narasumber yang profesional di bidangnya,” ungkap Irmawati.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti mengatakan, Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah tingkat dasar yang diberikan kepada petugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“D Pemerintahan Kota Tanjungpinang perlu diberikan berdasarkan Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, tingkat dasar ini yaitu pelatihan untuk memahami regulasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

“Jadi, dengan pelatihan ini diharapkan para peserta bisa memahami Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, seperti apa tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan, prinsip etika dan kemudian sampai teknis perencanaan persiapan dan pelaksanaanya,” kata dia.

Menurut Suharti, selama ini orang hanya melaksanakan tentang perencanaan. Padahal tidak kalah pentingnya yaitu perencanaan dan persiapan.

“Alhamdulillah Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini peduli, sampai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang hadir,” ucapnya.

Suharti berharap peserta yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat lulus 100 persen agar bersertifikat sehingga bisa melaksanakan pengadaan.

“Demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik di Kota Tanjungpinang,” tuturnya.

Suharti menambahkan, sertifikat tingkat dasar ini kedepannya tidak cukup. Peserta sesudah ini kedepannya harus mempunyai sertifikat kompetensi.

“Tahun 2023 semuanya harus berkompeten,” ucapnya.

Adapun alasan penting dilaksanakannya Bimtek dan ujian tersebut agar petugas pelaksana pengadaan lebih memahami regulasi dan pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa.

“Ini wajib dilaksanakan oleh petugas pelaksana pengadaan di di lingkungan Pemerintah Tanjungpinang berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tegasnya.

Kata Suharti pejabat struktural di pemerintahan dalam hal pengadaaan barang dan jasa pemerintah harus bersertifikat atau kompeten.

“Karena itulah dasar menjadi seorang pejabat pengadaaan barang dan jasa. Jadi perlu perhatian khusus bagi pimpinan setiap daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang Syahrul, berpesan jangan takut menjalankan tugas yang benar dalam mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

“Untuk pengadaan barang dan jasa merupakan peran penting untuk pembangunan daerah baik kecil, menengah, maupun besar di suatu daerah. Syaratnya harus bersertifikasi dan kompeten. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sangat mendukung Bimtek dan ujian ini,” ucap Syahrul.

Dia menegaskan pejabat pengadaan barang dan jasa harus mengetahui aturan-aturan terutama yang menyangkut lelang.

“Tujuannya agar kedepan tidak terjadi permasalahan dibelakang hari. Saya berharap peserta bisa mendapatkan sertifikat,” harap Syahrul.

(Iskandar)

Baca juga :

Top