Lintaskepri.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima kunjungan kerja dari Pemko Palangka Raya di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (12/11/2025).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bersama sejumlah kepala perangkat daerah.
Kunjungan ini bertujuan untuk studi banding terkait penanganan sampah serta pengelolaan dan penyelesaian konflik lahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menyambut langsung rombongan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.
“Masalah penanganan sampah di Batam masih terus dibenahi. Pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan menyeluruh agar pengelolaannya lebih efektif,” ujar Firmansyah.
Ia juga berharap kunjungan ini dapat mempererat kerja sama dan berbagi pengalaman antara kedua pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah, menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Batam cukup kompleks, mulai dari tingginya volume sampah harian hingga keterbatasan armada dan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Sebagai langkah konkret, Pemko Batam telah membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kebersihan, yang masing-masing bertanggung jawab di tiga kecamatan.
“Peraturan Daerah sudah mengatur sanksi bagi pelanggar kebersihan, tetapi penegakan hukum bukan satu-satunya solusi. Kami juga fokus menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli pada kebersihan lingkungan,” jelas Azril.
Selain isu sampah, pertemuan juga membahas pengelolaan lahan yang memiliki karakteristik khusus di Batam.
Azril menyebut, sebagian besar lahan di Batam berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, sehingga pola pengelolaannya berbeda dengan daerah lain.
“Hampir seluruh lahan di Batam dikelola oleh BP Batam, sehingga koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan,” tambahnya.
Kunjungan kerja ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antarperangkat daerah, membahas berbagai strategi dan tantangan pengelolaan kota yang berkelanjutan.(*)
