Lintaskepri.com, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan dan Verifikasi Pemberian Daftar Hitam yang berlangsung di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan ini diikuti 120 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Batam.
Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yakni Rinaldi Morinjio, Analis Hukum Ahli Madya pada Deputi Bidang Penanganan Permasalahan Hukum dan Perkara, Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan good governance.
Langkah tersebut, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk pencegahan korupsi dan narkoba.
“Yang perlu tertanam dalam diri kita adalah bagaimana persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan nyata serta objektivitas harus terus kita dorong,” ujar Amsakar.
Ia juga meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara serius agar memahami aturan secara utuh.
Dengan pemahaman yang kuat, para peserta diharapkan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau pedomannya dipahami dengan jelas, insyaallah Bapak/Ibu akan lebih yakin dalam menganalisis kasus serta berani mengambil keputusan secara objektif,” tambahnya.
Amsakar menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terkait mekanisme pendaftaran daftar hitam penyedia barang dan jasa.
Ia optimistis, dengan mekanisme yang jelas, proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Batam dapat berjalan semakin baik.
“Jika kita memiliki tekad dan keberanian mengambil keputusan, insyaallah pembangunan berjalan lancar dan tata kelola pemerintahan semakin tertata. Good governance dan clean governance bisa kita wujudkan bersama,” tutupnya.(*)
