Lintaskepri.com, Batam – Pemerintah Kota Batam terus memperbaiki sistem pengelolaan sampah di tengah meningkatnya volume sampah harian.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan, timbulan sampah di Batam saat ini mencapai sekitar 1.185 ton per hari atau lebih dari 432 ribu ton per tahun.
Seiring pertumbuhan kota, tantangan yang dihadapi pun semakin beragam, mulai dari keterbatasan armada angkutan, distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang belum merata, hingga kapasitas TPA yang terus menipis.
Untuk menjaga pelayanan kebersihan tetap optimal, Pemko Batam telah menyiapkan sejumlah langkah terstruktur.
Salah satunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah di tiga wilayah, sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 99 Tahun 2025.
Sistem pengangkutan sampah yang sebelumnya dilakukan sekali jalan kini dijalankan dalam dua shift.
Pengangkutan dari sumber ke TPS berlangsung pukul 06.00–18.00, dilanjutkan pemindahan dari TPS ke TPA Punggur mulai pukul 18.00–06.00. TPA Punggur sendiri beroperasi penuh selama 24 jam.
DLH mengerahkan berbagai jenis armada, mulai dari kompaktor, dumptruck, arm roll, hingga pickup.
Namun beberapa unit sudah tidak layak sehingga Pemko menyiapkan rencana penambahan armada pada 2026.
Pemerintah juga tengah menyelesaikan kajian lokasi TPS baru serta rencana pembangunan incinerator.
Selain memperkuat sarana, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong serentak di seluruh kecamatan, termasuk wilayah hinterland seperti Belakangpadang dan Galang.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari komunitas lingkungan, mahasiswa, hingga Satgas Kebersihan.
Ke depan, Pemko Batam akan meningkatkan edukasi pemilahan sampah rumah tangga, memperkuat penegakan aturan, serta mulai menerapkan teknologi pengolahan modern di TPA.
Merespons kondisi persampahan yang semakin mendesak, Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan Tahun 2025 pada Senin (17/11/2025) malam.
Rapat tersebut diikuti Forkopimda, kepala OPD, BP Batam, camat, dan lurah se-Kota Batam. Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan langkah terpadu dari hulu hingga hilir.
Amsakar menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Dibutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
“Situasi ini harus ditangani secara menyeluruh. Camat dan lurah perlu memastikan data, perencanaan, dan pengawasan di lapangan berjalan baik,” ujar Amsakar.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Li Claudia meminta agar setiap keputusan langsung ditindaklanjuti.
“Jangan menunda. Langkah-langkah yang sudah disepakati harus segera dijalankan,” katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yusfa Hendri, yang juga Ketua Tim Task Force Penanganan Sampah, menyampaikan beberapa rencana kerja.
Di antaranya pembentukan UPTD berbasis tiga wilayah teknis, pembangunan tiga TPS baru lengkap dengan incinerator, sistem pengangkutan dua shift, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembiayaan, pemetaan kebutuhan sarana dan lokasi TPS oleh camat
“Harapannya, penanganan sampah bisa berjalan lebih cepat dan terukur,” ujar Yusfa.(*)
