Pemda Natuna Siap Bebaskan Lahan dan Relokasi Rumah Warga untuk Bangun PLBN

Tampak Wakil Bupati Natuna dan Anggota DPRD Kepri, saat menggelar pertemuan dengan BNPP.
Tampak Wakil Bupati Natuna dan Anggota DPRD Kepri, saat menggelar pertemuan dengan BNPP.

Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengaku siap untuk membebaskan lahan dan merelokasi perumahahan warga, untuk keperluan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Serasan, Kecamatan Serasan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, saat menghadiri pertemuan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Selasa (29/10/2019) kemarin.

Menurut Ngesti, PLBN merupakan salah satu sarana untuk mendukung kelancaran arus orang dan barang, dari dan keluar negeri, bagi daerah di perbatasan seperti Serasan. Pasalnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Serasan, Serasan Timur dan sekitarnya, selama ini selalu melakukan aktivitas perdagangan lintas batas, dengan Pemerintah di Raja Malaysia, maupun dengan Pemerintah Kesultanan Brunai Darussalam.

“Pemkab Natuna siap membebaskan lahan dan merelokasi perumahan warga yang terdampak pembangunan PLBN di Serasan,” ujar Ngesti, kepada media ini.

Selain itu, pihaknya juga bersedia untuk membantu segala urusan administrasi dan perizinan, demi lancarnya proses Pembangunan PLBN, yang selama ini didambakan oleh masyarakat di Pulau Serasan.

Foto bersama usai menggelar pertemuan dengan BNPP.
Foto bersama usai menggelar pertemuan dengan BNPP.

Selain menyampaikan masalah pembangunan PLBN, Ngesti juga menyampaikan usulan program tahun anggaran 2020 mendatang, pada penyelesaian pembangunan Pelantar Rakyat yang ada di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang sebelumnya dibangun melalui dana Corporate Social Responcibility (CSR) dari salah satu Perusahaan.

“Kita juga sampaikan tentang kendala penyaluran BBM Satu Harga yang ada diwilayah Kabupaten Natuna,” ucap Ngesti.

Ngesti menjelaskan, selama ini pihak lembaga penyalur BBM Satu Harga antar pulau di Kabupaten Natuna, masih menggunakan kapal kayu, yang diangkut menggunakan drum-drum plastik. Hal itu dinilai sangat tidak memenuhi standar ketentuan, dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

“Kita sudah sampaikan ke BNPP, bahwa seharusnya pengangkutan BBM Satu Harga itu menggunakan kapal besi, yang memenuhi standar keamanan,” tegas Ngesti.

Sementara itu Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, mengatakan, bahwa PLBN di Serasan rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2020 mendatang. Namun pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, supaya bersedia membebaskan lahan dan merelokasi perumahan penduduk yang terdampak pembangunan senilai puluhan milyar tersebut.

Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dalam suatu momen bersama pihak BNPP.
Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dalam suatu momen bersama pihak BNPP.

“Karena nanti kita akan gunakan untuk membangun gudang barang dan perumahan Dinas bagi karyawan yang bekerja PLBN,” tutur Suhajar Diantoro.

Kata dia, PLBN Serasan masuk kedalam type C. Hal itu diukur dari jumlah arus orang dan barang yang masuk maupun keluar dari Pulau Serasan dan sebaliknya.

Suhajar Diantoro menambahkan, setelah pembangunan PLBN di Serasan nanti selesai dikerjakan, akan kembali didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenkopolhukam), untuk menentukan pengelolaannya.

“Karena kita belum tahu, entah nanti dikelola oleh Perhubungan Laut apa BNPP, karena Natuna adalah perbatasan laut,” jelas Suhajar Diantoro.

Selain Wakil Bupati Natuna, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Hadi Candra dan Ilyas Sabli, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dari daerah pemilihan (Dapil) Natuna dan Kepulauan Anambas.

Laporan : Erwin Prasetio