Tanjungpinang, LintasKepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyoroti pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan pada Selasa (19/1) lalu oleh Wali Kota Rahma.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Apriyandy, menilai pelantikan tersebut seakan untuk memenuhi nafsu semata. Pasalnya, banyak ditemukan keganjalan yang terjadi.
“Salah satunya beliau (Rahma) melantik tersangka dugaan korupsi BPHTB. Ini membuat masyarakat menilai jika orang yang berstatus tersangka mendapat tempat di hati pemimpin. Sangat spesial sekali,” tegasnya kepada LintasKepri, Jumat (22/1).
Apriyandy mengecam kebijakan Rahma yang memberi ruang terbuka bagi tersangka dugaan korupsi yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
“Disaat tersangka dugaan korupsi mendapatkan jabatan, ada beberapa pejabat eselon III yang dinonjobkan atau tidak mendapatkan jabatan. Dan untuk pejabat eselon IV ada yang diturunkan eselonnya. Sungguh aneh kebijakannya. Seakan dipaksakan,” tegas putra mendiang mantan Wali Kota Tanjungpinang Syahrul ini.
Selain itu, Apriyandy juga menemukan ada beberapa pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hal ini membantah ucapan Rahma yang melantik pejabat sesuai latar belakang pendidikannya. Rahma hanya menyoroti salah satu pejabat yakni istri dari Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga yang sebelumnya menjabat salah satu Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, dimutasi ke Dinas Pertanian.
Beberapa pejabat yang dilantik tidak sesuai latar belakang pendidikan antara lain Deddy Arman yang berlatar belakang ekonomi ini dilantik menjadi Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian Sutarjo berlatar belakang pendidikan dilantik menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kalau mau jangan hanya istri pak Ade Angga saja. Ada beberapa pejabat yang menjabat tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Seharusnya juga ditempatkan yang sesuai pendidikannya,” tegas Apriyandy.
Ia menghormati keputusan Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang melantik ratusan pejabat itu. Namun Apriyandy menegaskan pelantikan tersebut harusnya dilakukan dengan kajian dan mengikuti aturan yang ada.
“Bukan lantik pejabat yang oh ini orang saya, ini pro ke saya. Bukan begitu. Ini seperti pelantikan berdasarkan suka tidak suka. Pelantikan ini dilakukan agar bisa membantu kinerja pimpinan menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Saat pelantikan terjadi, Apriyandy kembali menilai kepercayaan publik kepada Rahma pelan-pelan akan memudar karena kecerobohan.
“Justru hal seperti ini yang membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap kebijakan yang diambil. Perlahan masyarakat mungkin tidak akan percaya lagi dengan Rahma,” tutupnya.
(san)