Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP) DP3AP3KB Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gencar melakukan pendampingan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender berjalan sesuai ketentuan.
Pendampingan ini dilakukan secara bertahap di sejumlah OPD, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri.
“Kami turun langsung dan jemput bola agar penyusunan anggaran responsif gender dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan,” ujar Annas Rustam Aji dari Bidang KHP DP3AP3KB, Senin (17/2/2025).
Annas menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan 80 pendampingan advokasi secara langsung. Sementara itu, daerah seperti Jakarta, Batam, dan Uban akan dikoordinasikan secara berkelanjutan.
Tim advokasi KHP bekerja dengan membimbing staf di setiap OPD dalam memperbarui data pejabat dan pegawai yang memasuki masa pensiun, termasuk memastikan pembaruan data responsif gender berjalan optimal.
“Setelah pendampingan ini, kami akan memperoleh data Anggaran Responsif Gender (ARG) dari masing-masing OPD. Data ini akan dinilai oleh pemerintah pusat untuk menentukan persentase ARG di Kepri,” jelas Annas.
Penyusunan anggaran yang tepat akan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas di setiap OPD.
Pelaksanaan program ini merujuk pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, yang mengatur bahwa kegiatan responsif gender harus melalui analisis gender dalam perencanaannya.
“Setiap OPD wajib menyusun kegiatan berdasarkan justifikasi yang jelas dan telah mendapat persetujuan dari kepala dinas. Dengan demikian, seluruh program yang diajukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.(Mfz)
