LintasKepri.com, Bintan – Hingga kini, nelayan di Kabupaten Bintan belum memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sarana menjual hasil tangkapan mereka secara adil.
Kondisi ini memaksa para nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada toke atau tengkulak ikan dengan harga yang ditentukan sepihak.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Syukur Harianto, menyatakan ketiadaan TPI menjadi penyebab utama harga ikan yang tidak stabil dan sering kali merugikan nelayan.
“Jika Bintan memiliki Tempat Pelelangan Ikan, harga ikan akan lebih teratur dan stabil. Selain itu, kesejahteraan nelayan pun dapat meningkat karena hasil tangkapan mereka dihargai dengan pantas,” ujar Syukur, Rabu (4/12/2024).
Menurut Syukur, saat ini harga ikan sepenuhnya dikendalikan oleh toke yang sering membeli dengan harga rendah. Kondisi ini membuat nelayan kesulitan mendapatkan keuntungan yang layak.
“Para toke bebas menentukan harga. Jika nelayan tidak setuju, mereka tidak membeli. Ini jelas merugikan nelayan,” tambahnya.
Selain itu, Syukur mengaku, tanpa TPI nelayan juga rentan terhadap praktik mafia perdagangan dan distribusi ilegal. Ketiadaan data resmi terkait hasil tangkapan, seperti jumlah ikan karang yang ditangkap per tahun, juga menjadi kendala besar bagi pengawasan pemerintah.
“Dengan adanya TPI, pemerintah bisa memiliki data yang jelas tentang hasil tangkapan nelayan, mengurangi mafia perdagangan, dan mengontrol pelabuhan tidak resmi,” tegas Syukur.
Mirisnya, banyak nelayan Bintan justru merasa takut pulang melaut jika mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Hal ini terjadi karena alasan klasik, yaitu harga ikan yang anjlok saat pasokan dianggap “banjir.”
“Nelayan kita sudah kesulitan saat melaut karena keterbatasan minyak, tetapi pulang pun mereka takut karena tidak mendapatkan harga yang layak. Jika ada TPI, masalah ini bisa diatasi,” jelas Syukur.
Ia berharap pemerintah daerah segera membangun TPI di Bintan untuk menjamin kesejahteraan nelayan. Dengan adanya TPI, tidak hanya harga ikan yang stabil, tetapi juga hubungan antara nelayan, tengkulak, dan konsumen menjadi lebih transparan.
“Pembangunan TPI adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan nelayan kita bisa hidup lebih sejahtera dan tidak dirugikan lagi,” pungkasnya.(Ink)
Editor: Ism
