Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Kabupaten Natuna untuk menjadi gerbang ekspor-impor di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Ekspor dan Impor di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (25/8/2025).
Menurut Ansar, rencana ini bermula dari usulan Bupati Natuna yang menekankan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan bahan pokok melalui jalur impor.
“Alhamdulillah, Pelabuhan Selat Lampa sudah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan impor. Ke depan, kita juga berharap bisa memulai kegiatan ekspor dari sana,” kata Ansar.
Dorong Dukungan Pusat
Ansar menekankan bahwa kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran Natuna sebagai daerah perbatasan. Tanpa dukungan tersebut, kata dia, sulit menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Daerah perbatasan memerlukan perhatian khusus. Kita tidak bisa hanya bicara angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan II tahun ini mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan ketiga di Indonesia. Namun angka tersebut tidak berarti banyak jika harga kebutuhan pokok tetap tinggi.
“Ekspor-impor adalah salah satu solusi nyata agar pertumbuhan ekonomi lebih berdampak ke masyarakat,” tambahnya.
Gubernur berharap Pelabuhan Selat Lampa dapat segera difungsikan penuh. Selain perizinan impor, pelabuhan juga harus dilengkapi dengan fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai.
“Kalau bicara pelabuhan internasional, semua fasilitas itu wajib ada. Sebenarnya sebagian sudah tersedia, tinggal dilengkapi. Lebih cepat lebih baik,” ujar Ansar.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menambahkan, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 80 ribu jiwa, kegiatan impor tidak akan menarik jika hanya untuk kebutuhan lokal.
Karena itu, Natuna diarahkan menjadi hub distribusi barang ke wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi.
“Strategi ini akan membuat vendor tertarik, karena tidak hanya melayani Natuna, tetapi juga kawasan sekitar,” jelas Cen.
Pihak swasta juga menyatakan dukungan. Perwakilan PT Eco Batam Indonesia menilai jalur langsung ke Natuna akan memangkas biaya logistik yang selama ini mahal.
“Dari Tiongkok ke Natuna jaraknya hanya 2.300 km. Jika harus melalui Jakarta, Surabaya, lalu Batam bisa mencapai 10.000 km. Inilah penyebab harga barang di Natuna tinggi. Jalur langsung akan menjadikan Natuna logistics hub yang strategis,” kata perwakilan perusahaan.
Selain impor, Natuna juga memiliki potensi ekspor sejumlah komoditas lokal seperti kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian lainnya ke pasar luar negeri, terutama Tiongkok dan Singapura.
Rencana ini mendapat dukungan dari Bea Cukai Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, dan Balai Karantina Pertanian.
Semua pihak berkomitmen mempermudah regulasi agar aktivitas ekspor-impor di Selat Lampa segera berjalan.
“Lebih cepat lebih baik. Kita akan bergerak ke kementerian terkait agar pelaksanaan ekspor-impor di Selat Lampa bisa segera terealisasi,” tutup Ansar.(*)
