Meutya Hafid Sebut RUU Penyiaran Tak Hambat Kebebasan Pers

Meutya Hafid Sebut RUU Penyiaran Tak Hambat Kebebasan Pers
Meutya Hafid Sebut RUU Penyiaran Tak Hambat Kebebasan Pers. Foto: Dok DPR RI.

Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membantah anggapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran akan menghambat kebebasan pers di Indonesia.

Meutya menjelaskan bahwa DPR terus menjalin komunikasi dengan Dewan Pers dalam berbagai proses pembentukan aturan, termasuk dalam hal lahirnya Publisher Rights.

Ia juga mengakui adanya informasi yang tidak lengkap terkait isu RUU Penyiaran, terutama poin-poin yang dipersoalkan oleh masyarakat dan kelompok pers.

Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa DPR belum menetapkan draf final RUU Penyiaran, termasuk pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

“RUU Penyiaran saat ini belum ada secara resmi. Yang beredar saat ini adalah draft yang mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draft, penulisannya belum sempurna dan cenderung multitafsir,” kata Meutya.

Saat ini, draft RUU Penyiaran masih dalam proses penggodokan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Draf tersebut masih dapat mengalami perubahan karena akan dibahas bersama dengan pemerintah.

“Rapat internal Komisi I DPR pada tanggal 15 Mei 2024 kemarin telah menyepakati agar Panja Penyiaran Komisi I DPR mempelajari kembali masukan-masukan dari masyarakat,” ujar Meutya.

Mantan jurnalis itu mengungkapkan, Komisi I DPR akan mendukung diskusi dan diskursus terkait RUU Penyiaran sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU tersebut.

Sebelumnya, RUU Penyiaran menuai polemik. Draf yang saat ini dalam proses harmonisasi di Baleg DPR RI tersebut dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia.

Salah satu poin yang disorot adalah Pasal 56 ayat 2 poin c, yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Pihak yang mendukung pasal tersebut berargumen bahwa jurnalisme investigasi dapat mengganggu proses pro justitia aparat penegak hukum dan membentuk opini publik yang tidak objektif dalam proses penegakan hukum.

Hal inilah yang menjadi alasan Komisi I DPR RI memasukan pasal larangan penayangan karya jurnalisme investigasi dalam draf RUU Penyiaran.(*/Brm)

Editor: Brm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *