Lintaskepri.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang angka inflasinya masih di atas 3,5 persen untuk segera mengambil langkah pengendalian.
“Inflasi kita jaga di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi, paling rendah 1,5 persen dan paling tinggi 3,5 persen,” jelas Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen. Sementara inflasi bulanan Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.
Menurut Mendagri, kondisi ini menunjukkan inflasi nasional masih terkendali. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dianggap ideal karena mampu menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen.
“Dengan inflasi di level tersebut, konsumen tetap bisa menjangkau harga barang, sementara produsen, termasuk petani dan nelayan, masih bisa menutup biaya operasional,” ujarnya.
Meski begitu, daerah dengan inflasi tinggi diminta segera menggelar rapat evaluasi. Menurut Tito, penyebab inflasi umumnya hanya dua: suplai barang yang kurang atau distribusi yang terhambat.
Untuk membantu daerah, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog akan melakukan intervensi, termasuk memastikan ketersediaan komoditas utama.
Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai karena memberi andil besar pada inflasi antara lain bawang merah dan beras.
Saat ini, pemerintah juga terus menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar harga tetap terjangkau masyarakat.(*)
