Natuna, LintasKepri.com – Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakilnya Jusuf Kalla (JK), memang telah mencetuskan program pembangunan yang dimulai dari pinggiran. Maksudnya membangun Nusantara dari daerah perbatasan atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), salah satunya Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Bahkan Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan 5 sektor percepatan pembangunan untuk Natuna, sebagai bentuk perhatiannya terhadap daerah yang berada ditengah negara Asean tersebut.
Ke 5 sektor tersebut diantaranya adalah Migas, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup serta Keamanan dan Pertahanan. Namun seluruh sektor tersebut, hanya beberapa sektor saja yang sepertinya diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, yang lainnya terkesan diabaikan.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, menurutnya niat Pemerintah Pusat untuk memperhatikan daerah yang berada di Laut Natuna Utara tersebut, hanya setengah hati.
“Sekarang kalau kita lihat dari lima sektor tersebut yang menonjol yang mana, hanya Pertahanan serta Kelautan dan Perikanan saja, yang lainnya tidak ada nampak,” ungkap Marzuki, saat ditemui diruang kerjanya baru-baru ini.
Marzuki mencontohkan, salah satunya dari sektor Pariwisata, yang bahkan sampai saat ini belum begitu nampak gaungnya. Bahkan justru tidak mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN, termasuk Kelautan dan Perikanan, pada tahun ini.
“Jika memang Pemerintah Pusat serius dan komitmen dengan 5 sektor tersebut, seharusnya itu harus diprioritaskan, jangan hanya satu-satu yang ditonjolkan,” cetus Marzuki.
Politisi Partai Gerindra itu berharap, Pemerintah Pusat tidak tebang pilih dalam memperhatikan 5 sektor percepatan pembangunan untuk Kabupaten Natuna, yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
“Seharusnya kita tidak perlu jemput bola, kalau memang Pemerintah Pusat niatnya baik, ya ke 5 sektor itu diperhatikan semua, jangan pilih-pilih,” pinta Marzuki.
Laporan : Erwin Prasetio.
