Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan II, Aliansi BEM Se-Tanjungpinang-Bintan II, serta Cipayung Plus Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (1/9/2025).
Dalam aksinya, mahasiswa membawa 13 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Aksi ini mengangkat tema “Selamatkan Indonesia” sebagai bentuk keresahan mahasiswa atas berbagai persoalan kebijakan pemerintah yang dinilai membebani rakyat.
Koordinator aksi menyampaikan, mahasiswa menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan aksi massa agar sesuai prinsip proporsionalitas, kebutuhan, dan akuntabilitas. Mereka juga mendesak Presiden RI bersikap tegas dalam menyelesaikan berbagai kekacauan yang terjadi di tanah air.
Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah segera mencabut tunjangan tambahan anggota DPR RI, menolak kenaikan pajak yang membebankan rakyat, serta menuntut DPRD Kepri untuk menyatakan sikap resmi terkait rancangan undang-undang perampasan aset.
“Mahasiswa juga menolak dengan tegas upaya darurat militer karena hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hanya akan membungkam suara rakyat,” tegas salah satu orator dalam orasinya.
Tuntutan lain yang juga mengemuka yakni reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, dan pekerja perempuan. Mereka juga mendesak agar program makan bergizi gratis dialihkan fokusnya kepada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh pimpinan DPRD Kepri untuk menyampaikan langsung poin-poin tuntutan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di halaman kantor DPRD Kepri Dompak dengan pengawasan aparat keamanan. (au)
