Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang-Bintan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Jumat (14/6/2024).
Para mahasiswa menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak pro kepada masyarakat. Seperti, kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera), RUU Penyiaran dan RUU TNI/Polri .
Dalam orasinya, salah satu mahasiswa meminta perwakilan legislator Kepri untuk turun menemui mereka dan mengakomodir tuntutan untuk diteruskan kepada DPR RI.
“Kami harap perwakilan anggota DPRD agar segera turun mendengar aspirasi kami. Karena, masyarakat hari ini tertindas akibat ulah kebijakan mereka,” seru mahasiswa tersebut.
Ketua Umum HMI Tanjungpinang-Bintan, Bagus Wahyuda Utama, menyampaikan ada empat tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama, menolak PP nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Kedua, meminta DPRD Kepri mendesak DPR RI untuk meninjau kembali RUU penyiaran, karena banyak pasal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Selanjutnya, menolak RUU TNI/Polri yang berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI. Terakhir, menolak RUU TNI/Polri karena bertentangan dengan HAM, kebebasan berekspresi dan privasi serta prinsip demokrasi.
“Apabila tuntutan kami tidak didengarkan, maka kami akan turun dengan masa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kepri, Harry Yanto, saat menghadapi pengunjuk rasa menyampaikan akan meneruskan aspirasi para mahasiswa ke pimpinan DPRD.
“Tuntutan adek adek mahasiswa kami terima, nanti akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD,” imbuhnya Haryanto.
Aksi para mahasiswa dijaga ketat aparat kepolisian. Unjuk rasa berjalan aman terkendali. Aksi pun di akhiri dengan penandatanganan dukungan aksi antara perwakilan DPRD Kepri dan mahasiswa.
