Tanjungpinang, LintasKepri.com – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah membantah hubungannya dengan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul tidak harmonis. Sebagaimana yang diutarakan Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal (LK2P2L) Suradji Muhammad.
“Saya dan Pak Syahrul baik-baik saja. Semua kebijakan yang ada juga berdasarkan keputusan semua pihak,” ujar Lis Darmansyah, Kamis (11/2).
Dikatakannya, semua kebijakan yang diambil, terlebih dahulu didiskusikan di tingkat SKPD, selanjutnya secara berjenjang akan naik ke Sekretariat Daerah (Sekda) Tanjungpinang, kemudian ke Wakil Walikota Tanjungpinang.
“Baru terakhir usulan tersebut akan sampai ke saya. Jadi tidak benar jika kebijakan yang ada adalah atas keputusan sepihak. Semua kebijakan dibuat melalui musyawarah,”ujarnya.
Terkait Pilwako, Lis mengaku belum memikirkan itu. Ia juga tidak mempermasalahkan siapa yang akan maju nantinya dalam Pilwako 2018 mendatang. “Urusan siapa yang maju ya silahkan. Kota Tanjungpinang ini merupakan ibu kota provinsi yang demokrasinya berjalan sehat berdasarkan etika melayu,” ujarnya.
Terkait survei yang dilakukan, Lis meminta metode yang dilakukan harus jelas. “Kalau menilai kinerja sah-sah saja. Tapi ini seolah-olah menciptakan isu kalau saya dan Pak Syahrul tidak harmonis,” ujarnya.
Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul juga berpendapat sama. Menurutnya, selama ini kebijakan diambil berdasarkan musyawarah. Masalah kebijakan diambil sepihak itu tidak benar. Itu sengaja dipanas-panaskan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal (LK2P2L) yang dimulai dari pertengahan Januari 2016 yang lalu menyebutkan, masyarakat menilai bahwa Lis Darmansyah dan Syahrul tidak layak berpasangan kembali pada pemilihan wali kota (Pilwako) tahun 2017 mendatang.
Dalam jajak pendapat, responden adalah pengguna jejaring social seperti facebook, twitter dan instagram yang berdomisili di Kota Tanjungpinang. Dimana 61,4 persen responden mengatakan bahwa Lis-Syahrul tidak layak berpasangan di Pilwako 2017 yang akan dating.
Sedangkan responden yang menjawab layak berpasangan kembali hanya sekitar 12,3 persen dan sisanya tidak menjawab.
“Ada beberapa pertimbangan atau alas an responden memberikan pendapat demikian,”ujar Direktur Eksekutif LK2P2L, Suradji Muhammad. Pertimbangan tersebut, antara lain komunikasi antara Lis dengan Syahrul dinilai tidak efektif. Bahkan beberapa momentum seperti perombakan posisi Kepala Sekolah(Kepsek) yang dulu dilakukan tidak melibatkan Syahrul sebagai Wakil Walikota.
Padahal Syahrul dianggap lebih memahami karakter pejabat di instansi pendidikan karena backgroundnya adalah PGRI.
Pertimbangan lainnya bahwa keharmonisan yang ditunjukkan oleh kedua pimpinan tertinggi di Kota Tanjungpinang ini hanya kamuflase atau lips service belaka. Banyaknya baliho yang dipajang da nada foto keduanya justru dianggap sebagai bentuk pencitraan semata.(r/yan)
