Lintaskepri.com, Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat lanjutan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (23/9/2025).
Agenda utama rapat kali ini membahas pengkajian permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kota Batam.
Dalam rapat tersebut, Li Claudia menyoroti pentingnya kajian teknis yang matang, khususnya terkait pembangunan saluran drainase.
Ia menegaskan bahwa spesifikasi teknis harus diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan banjir di kemudian hari.
“Saya meminta Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Pak Mouris Limanto, untuk memberi masukan teknis. Pengusaha yang mengajukan izin harus jelas mengetahui standar saluran drainase yang wajib dibangun, bukan asal-asalan,” tegasnya.
Menurut Li Claudia, perhitungan teknis seperti lebar drainase harus dilakukan sejak awal oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam bersama Bidang Infrastruktur BP Batam.
Analisis berbasis data, termasuk catchment area, perlu dijadikan dasar sebelum forum mengambil keputusan.
“Ke depan, saya minta bahan kajian teknis sudah disiapkan sebelum forum digelar. Tujuannya agar pembangunan berjalan baik dan kepentingan masyarakat Batam tetap terjaga,” tambahnya.
Lebih jauh, Li Claudia menekankan bahwa keputusan forum merupakan wujud komitmen FPRD dalam menyaring setiap rencana pembangunan secara ketat.
Semua permohonan PKKPR akan ditelaah menyeluruh agar pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam perencanaan tata ruang.
Menurutnya, koordinasi yang solid antara kedua pihak menjadi kunci agar penataan ruang di Batam bisa berjalan terpadu dan berkelanjutan.(*)
