Lintaskepri.com, Tanjungpinang – Forum Solidaritas Pejuang R3 PPPK Pemko Tanjungpinang mendatangi Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (6/1/2025). Para tenaga honorer ini menuntut kejelasan terkait nasib mereka yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam audiensi tersebut, mereka meminta anggota DPRD mendesak pemerintah memberikan solusi konkret. Khususnya, terkait teknis pelaksanaan PPPK penuh waktu.
“Melalui RDP ini, kami berharap ada solusi nyata untuk masalah ini,” ujar Zulbahri, Koordinator Forum Solidaritas Pejuang R3 PPPK Pemko Tanjungpinang.
Ia menuturkan, kuota seleksi PPPK 2024 yang di buka Pemko Tanjungpinang sangat terbatas. Sehingga, tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada.
“Kami ada sekitar 1.300 honorer, tapi kuota hanya 567 orang saja. Seharusnya, prioritas kepada kami yang telah mengabdi lebih lama,” tegas Zulbahri.
Mereka juga mengkritik hasil seleksi PPPK yang dianggap lebih menguntungkan honorer baru. Sementara, honorer lama merasa kurang diakomodasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, berjanji untuk menyurati Presiden, Menteri terkait, serta DPR RI.
“Kami sudah membuat langkah langkah dan menampung tuntutan mereka, salah satunya meminta pemerintah agar seluruh honorer yang terdata di database kementerian menjadi prioritas PPPK penuh waktu,” ungkapnya.
RDP ini akan berlanjut hingga esok hari dengan menghadirkan Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Tanjungpinang untuk mencari solusi lebih lanjut. (Mfz)
Editor: Ism
