KPPAD Kepri Minta Pemerintah Tunda Buka Sekolah

Sejumlah anak pulang dari sekolah sebelum COVID-19.

Kepri, LintasKepri.com – Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri, meminta pemerintah menunda terlebih dahulu rencana akan dibukanya kembali aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah saat masa New Normal.

Hal itu melihat perkembangan kasus COVID-19 di Kepri yang sudah melibatkan anak.

“Melihat kondisi saat ini dan satu bulan ke depan. Itu COVID-19, masih rentan terhadap anak,” kata Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial melalui sambungan seluler kepada LintasKepri, Senin (1/6).

Di Kepri, sambungnya, anak sudah menjadi korban COVID-19. Baik itu sebagai konfirmasi positif, Pasien Dalam Pemantauan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG).

Masih belum kondusifnya kondisi Kepri, yang mana hampir setiap hari timbul kasus baru, membuat orang tua menjadi khawatir jika sekolah tetap dibuka.

“Ketika sekolah dibuka, khawatir anak-anak mereka akan tertular COVID-19. Kami melihat kondisi saat ini hingga ke depan belum kondusif kalau sekolah dibuka,” tegas Erry.

Jika ke depan pemerintah tetap memaksakan akan membuka sekolah, Erry kembalikan keputusan itu terhadap orang tua masing-masing anak.

“Kalau tetap juga sekolah dipaksakan buka, kita kembalikan ke orang tua. Kalau orang tuanya tidak khawatir, silahkan anaknya masuk. Kalau orang tua khawatir, ya tidak bisa dipaksakan. Bahkan ada orang tua menganggap lebih baik anaknya tinggal dulu sekolah. Demi keselamatan anak,” ungkapnya.

Selain itu, Erry meminta agar pemerintah betul betul memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, sekolah harus memberikan jaminan kepada orang tua jika sekolah itu benar benar aman.

“Protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan. Dengan demikian orang tua jadi tidak ragu-ragu dan yakin jika anaknya akan aman bersekolah,” tegasnya.

Jikapun ada yang masih ragu untuk menyekolahkan anaknya, Erry menyarankan agar pihak sekolah menjalankan dua sistem berlajar.

Yaitu, belajar tatap muka untuk anak yang diizinkan sekolah dan belajar dari sistem daring untuk anak yang tidak diizinkan untuk sekolah.

“Kami berharap demi terciptanya hak anak, ada pembelajaran daring tetap dilaksanakan. Anak mesti mendapatkan hak pendidikan, namun keselamatan anak yang paling utama,” katanya.

Rekomendasi KPPAD untuk pemerintah daerah, kata Erry, yaitu menunda sekolah dibuka, memaksimalkan belajar daring sampai situasi di Kepri benar-benar kondusif dan tidak ada korban baru lagi.

“Menjelang satu bulan ke depan, Gugus Tugas pemerintah bisa bekerja maksimal. Sehingga beberapa hari ke depan tidak ada lagi korban baru. Harapannya seperti itu. Buktikan, dari hari ini sampai ke depan grafiknya menurun, korban menurun,” katanya.

(san)