Pemko Tpi

Komunitas Kedai Kopi Tolak Jam Operasional yang Akan Ditetapkan Pemkot Tanjungpinang

Komunitas Kedai Kopi menolak pembatasan jam operasional kedai kopi yang akan ditetapkan oleh Pemkot Tanjungpinang selama bulan suci Ramadan 1442 H.

Tanjungpinang, LintasKepri.com – Komunitas Kedai Kopi menolak pembatasan jam operasional kedai kopi yang akan ditetapkan oleh Pemkot Tanjungpinang selama bulan suci Ramadan 1442 H.

Pemerintah kota berencana membatasi jam operasional kedai kopi yang ada di Tanjungpinang hanya bisa buka hingga pukul 21.30 WIB. Setelah itu tidak ada aktivitas.

Selain kedai kopi, pembatasan jam operasional juga diberlakukan untuk Tempat Hiburan Malam (THM) baik mall, cafe dan lainnya.

Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang tidak menyetujui atas wacana pemerintah kota membatasi jam tutup kedai kopi pukul 21.30 WIB.

“Hari ini kami berkumpul dan sudah sepakat tidak menyetujui wacana ibu wali kota soal jam tutup kedai kopi tersebut,” kata Koordinator Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang, Syahri Dharma Putra, Rabu (7/4) malam.

Pihaknya sudah sepakat akan membuat surat terbuka untuk Wali Kota Tanjungpinang. Dalam surat itu intinya ada dua poin.

Poin pertama pihaknya tidak menyetujui atas wacana wali kota melakukan penutupan kedai kopi pada pukul 21.30 WIB.

Kedua, selaku pelaku usaha meminta kepada wali kota untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh pegawai kedai kopi di Tanjungpinang agar pengunjung tidak khawatir untuk datang.

“Ini juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 saat ini,” tuturnya.

Putra mengungkapkan, pengusaha siap menerapkan protokol kesehatan (prokes) di kedai kopi. Ditolaknya jam tutup kedai kopi karena dinilai bukanlah tempat hiburan malam.

“Kami hanya menjual kopi,” tegasnya.

Menurut Putra, pada saat bulan puasa rata-rata kedai kopi di Tanjungpinang buka sekitar pukul 16.00 WIB. Sehingga jika ditutup pada pukul 21.30 WIB, maka operasional kedai kopi hanya sekitar lima jam setengah.

“Kalau itu harus dipaksakan juga, pelanggan datang setelah Salat Tarawih,” ungkapnya.

Pengusaha meminta pemerintah adil dan jangan hanya usaha kedai kopi. Dalam arti semua pelaku kuliner termasuk rumah makan di Tanjungpinang harus tutup pada pukul 21.30 WIB.

“Kedai kopi dan kuliner termasuk rumah makan, sama. Bedanya cuma namanya saja,” tuturnya.

Putra menyebut, pengusaha kedai kopi siap kooperatif dan juga mendukung kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Namun harus berlaku adil.

“Karena kami semua sama. Mereka jual makan dan minum dan kami juga sama. Perlu diketahui hingga saat ini belum ada klaster dari kedai kopi,” ungkapnya.

Putra menjelaskan, sebelumnya pengusaha kedai kopi sudah diundang oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma di kediamannya pada Selasa (6/4).

Pada pertemuan itu, wali kota meminta seluruh pemilik kedai kopi dan cafe yang ada di Tanjungpinang membuat spanduk 3×1 meter untuk menganjurkan prokes terhadap pelanggan.

Kedua meminta untuk membuat surat pernyataan yang sudah di format oleh pemko tentang prokes dengan materai dua lembar.

Namun pada kenyataanya setelah pertemuan ada pemberitaan di salah satu media daring yang memberitakan jam operasional kedai kopi harus tutup pada pukul 21.30 WIB ketika bulan suci Ramadan.

“Padahal pada saat pertemuan kemarin dengan wali kota tidak ada membahas masalah jam operasional tersebut. Makanya kami kaget. Kemarin hanya membahas masalah prokes. Sekarang kami baca di media online dibatasi jam operasional. Oleh karena itu kami meminta kebijakan tersebut untuk ditinjau kembali,” papar Putra.

Putra mengaku hingga saat ini belum mendapatkan dasar terkait statement Wali Kota Tanjungpinang tentang pembatasan jam operasional kedai kopi tersebut.

Pihaknya juga sudah mengonfirmasi ke Dinas Pariwisata Tanjungpinang dan ternyata memang benar jam operasional kedai kopi bukan hanya sebatas wacana belaka tetapi kebijakan yang akan diterapkan.

Terkait statement wali kota itu yang katanya penerapan tersebut bukan hanya di Tanjungpinang, Komunitas Kedai Kopi juga sudah mengecek dan memang ada beberapa daerah yang menerapkan hal itu seperti di Jakarta. Tetapi diberlakukan untuk daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sementara, Tanjungpinang tidak memberlakukan PSBB.

“Kalau di Tanjungpinang mau dilakukan seperti itu lakukanlah PSBB. Jadi, kalau sakit, sakit semuanya, dan kalau makan, makan semuanya,” tegas Putra.

Diketahui, Komunitas Kedai Kopi Tanjungpinang ini beranggotakan sekitar 48 orang pelaku usaha dan sudah berjalan satu tahun.

(dar)